Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya telah menetapkan status siaga darurat untuk mengatasi eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) per 22 Juli 2026, tercatat sebelas titik kejadian yang tersebar di enam kelurahan dengan total lahan terdampak mencapai 5,23 hektare. Fokus utama operasi pemadaman terkonsentrasi di Jalan Robetson Dese, Kelurahan Bereng Bengkel, seluas 4,74 hektare, yang sedang ditangani maksimal oleh seluruh personel Satgas Karhutla di bawah koordinasi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya, Heri Fauzi.
Pemetaan Titik Api dan Strategi Operasi Terpadu
Pemerintah Kota Palangka Raya telah menjadikan pemetaan rinci sebaran titik panas sebagai basis strategi penanggulangan bencana karhutla. Operasi tidak hanya berfokus pada pemadaman konvensional, tetapi mengoptimalkan teknik water bombing dan dilanjutkan dengan pembasahan tuntas (mopping up) pada area lahan gambut untuk menghilangkan potensi kebakaran bawah permukaan. Titik kejadian karhutla tersebut teridentifikasi berada di wilayah administratif berikut:
- Kelurahan Bukit Tunggal
- Kelurahan Sabaru
- Kelurahan Kalampangan
- Kelurahan Bereng Bengkel
- Kelurahan Marang
- Kelurahan Petuk Katimpun
Penguatan strategi operasi ini dilaksanakan seiring dengan peningkatan status siaga darurat untuk mengantisipasi dampak lingkungan yang lebih luas di wilayah Palangka Raya dan sekitarnya.
Analisis Kerentanan dan Langkah Antisipasi Pemerintah Daerah
BPBD Kota Palangka Raya mengidentifikasi dua faktor utama yang memperparah kerawanan wilayah terhadap karhutla, yaitu kondisi cuaca kering dan karakteristik dominan lahan gambut. Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah daerah telah memperketat mekanisme patroli rutin di kawasan rawan dengan melibatkan unsur gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan terlatih. Secara paralel, sosialisasi imbauan resmi terus digencarkan kepada masyarakat, khususnya para pemilik lahan, untuk menghindari praktik pembukaan lahan dengan cara membakar (land clearing). Hingga saat ini, penanganan darurat belum menimbulkan korban jiwa atau gangguan signifikan terhadap layanan publik, meskipun kewaspadaan seluruh elemen tetap dipertahankan pada tingkat tinggi.
Keberhasilan penanganan bencana ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan strategi dan kekuatan koordinasi. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemantauan titik panas berbasis teknologi satelit yang terintegrasi dengan ground report secara real-time untuk akurasi data yang lebih baik. Selain itu, mekanisme koordinasi antarlembaga, mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi, harus terus dijaga dalam kerangka respons cepat dan terintegrasi. Evaluasi mendalam terhadap efektivitas teknik water bombing dan pembasahan tuntas pada lahan gambut di Palangka Raya juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menyusun prosedur operasi standar yang lebih efektif, adaptif, dan mampu membangun ketahanan wilayah jangka panjang.
