Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Emilia Nomleni, mendesak pemerintah pusat untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil, khususnya warga NTT yang berada di wilayah Papua, di tengah meningkatnya gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Desakan ini disampaikan di Kupang pada 18 September 2026, menyusul serangkaian insiden penembakan yang menargetkan warga sipil, termasuk dua warga asal NTT yang tewas di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Emilia menegaskan bahwa perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab negara sehingga keamanan warga di wilayah rawan harus dipastikan secara maksimal.
Situasi Keamanan di Papua Pegunungan dan Dampak terhadap Warga NTT
Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Jayawijaya, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi akibat aktivitas kelompok bersenjata. Berdasarkan data yang dihimpun, Distrik Muliama merupakan area yang kerap menjadi lokasi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB. Insiden penembakan terbaru pada September 2026 menewaskan dua warga NTT yang berprofesi sebagai pedagang, menambah daftar panjang korban sipil dari luar Papua. Ketua DPRD NTT menyoroti bahwa mayoritas warga NTT yang terdampak bekerja di sektor informal di Papua, seperti konstruksi dan perdagangan, dan rentan menjadi target kekerasan. Indikator kerawanan di wilayah tersebut meliputi:
- Intensitas patroli keamanan yang belum optimal di daerah terpencil.
- Keterbatasan akses komunikasi dan transportasi yang menghambat evakuasi.
- Minimnya pos keamanan terpadu di perbatasan antar distrik rawan.
- Meningkatnya permintaan dari warga NTT untuk dipulangkan ke daerah asal akibat rasa takut.
Respons Pemerintah Daerah NTT terhadap Ancaman KKB
Pemerintah Provinsi NTT telah mengambil langkah konkret dengan mendata jumlah warga NTT yang berada di Papua dan mengidentifikasi mereka yang meminta difasilitasi pulang. Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyatakan bahwa hingga saat ini tercatat puluhan warga NTT yang menyatakan ketidaknyamanan dan meminta perlindungan. Pemprov NTT juga telah mengecam keras penembakan di Muliama dan mendesak aparat keamanan untuk segera menindak tegas para pelaku. Selain itu, DPRD NTT meminta pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi keamanan di Papua Pegunungan, termasuk menempatkan personel TNI/Polri tambahan di titik-titik rawan. Upaya negosiasi dengan pihak terkait juga dianggap perlu sebagai bagian dari pendekatan non-militer untuk menekan angka kekerasan terhadap sipil.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah NTT direkomendasikan untuk membentuk posko pengaduan dan perlindungan khusus bagi warga NTT di Papua, bekerja sama dengan perwakilan provinsi di Jayapura dan Wamena. Selain itu, perlu adanya sosialisasi keselamatan secara berkala kepada warga yang akan bekerja di wilayah konflik, serta penguatan peran perangkat desa dalam memantau mobilitas warga. Koordinasi lintas provinsi antara NTT dan Papua Pegunungan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan data warga terdampak dapat diakses secara real-time dan respons evakuasi dapat dilakukan dengan cepat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan risiko keamanan bagi warga NTT yang berada di wilayah rawan kelompok bersenjata.
