Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti penembakan yang menewaskan Aris Sanda, seorang sopir asal Toraja, Sulawesi Selatan, di jalur Wamena-Mbua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Selasa, 15 September 2026. Peristiwa terjadi sekitar pukul 06.00 WIT di pertigaan Danau Habema, Distrik Trikora, dan diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai aksi terhadap agen intelijen. Insiden ini menjadi indikasi nyata ancaman terhadap keselamatan warga sipil di wilayah konflik Papua, di mana eskalasi kekerasan bersenjata kian mengkhawatirkan.
Papua Pegunungan: Titik Rawan Keamanan Jalur Transportasi
Jalur Wamena-Mbua yang melintasi Distrik Trikora merupakan jalur logistik dan transportasi vital di Kabupaten Jayawijaya. Namun, kawasan ini kerap menjadi titik rawan aksi kelompok bersenjata. Berdasarkan data kerawanan di lapangan, beberapa indikator yang memperkuat tingkat risiko antara lain:
- Tingginya mobilitas kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema dan pertigaan Trikora.
- Minimnya pos pengamanan tetap di ruas jalan yang panjang dan medan berat.
- Riwayat penyanderaan dan pembakaran kendaraan oleh TPNPB-OPM di jalur yang sama.
- Jarak tempuh antar distrik yang jauh sehingga memperlambat respons aparat keamanan.
Sukamta menegaskan bahwa klaim TPNPB-OPM mengenai status korban sebagai agen intelijen harus dibuktikan melalui penyelidikan hukum yang menyeluruh. Ia menekankan bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama, dan segala tuduhan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk pembunuhan di luar proses hukum. Kondisi ini mempertegas kerentanan keamanan di Papua yang membutuhkan penanganan komprehensif.
Rekomendasi Penguatan Perlindungan Sipil dan Deteksi Dini
Sukamta mendesak aparat keamanan untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap kronologi, pelaku, dan motif di balik penembakan tersebut. Ia juga meminta pemerintah memperkuat deteksi dini dan perlindungan masyarakat di jalur transportasi yang rawan, khususnya di wilayah Papua. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi penguatan intelijen teritorial, patroli rutin di titik-titik rawan, serta pembangunan pos keamanan sementara di sepanjang jalur Wamena-Mbua. Sukamta menegaskan bahwa pendekatan pencegahan harus lebih diutamakan daripada responsif setelah insiden terjadi.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, insiden ini mengindikasikan bahwa tingkat kerawanan keamanan di jalur logistik dan transportasi Papua masih tinggi. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama aparat TNI-Polri perlu segera menyusun peta kerawanan wilayah, meningkatkan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, dan memperkuat sistem peringatan dini bagi pengguna jalan. Penegakan hukum yang tegas terhadap kelompok bersenjata juga menjadi kunci untuk menekan angka pelanggaran terhadap warga sipil di wilayah konflik. Hanya dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, keamanan warga sipil dapat terjamin.
