Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) mengakselerasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan setelah dampak asapnya mulai menembus batas wilayah negara tetangga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa komunikasi terkait dampak lintas negara ini telah dilakukan secara informal maupun melalui jalur resmi pemerintah via Kementerian Luar Negeri. Meskipun belum membentuk satuan tugas (satgas) khusus, pemerintah memilih memperkuat koordinasi lintas sektor yang dinilai sudah berjalan cukup efektif, dengan fokus utama pada penambahan kapasitas operasi di lapangan untuk menekan penyebaran titik api di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Eskalasi Operasi Karhutla: Tiga Batalion dan Helikopter Dikerahkan
Dalam upaya mencegah perluasan dampak karhutla yang telah menjangkau Malaysia dan Brunei Darussalam, Pemerintah Pusat mengerahkan tambahan tiga batalion personel ke wilayah terdampak di Kalimantan. Langkah ini diikuti dengan penyediaan berbagai kebutuhan pendukung operasi pemadaman yang meliputi helikopter water bombing untuk pemadaman dari udara, alat pelindung diri (APD) bagi petugas lapangan, serta pasukan pemadam tambahan untuk mempercepat penanganan titik api. Keputusan untuk tidak membentuk satgas khusus didasarkan pada penilaian bahwa mekanisme koordinasi yang ada, seperti melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah, dinilai mencukupi. Namun, eskalasi operasi ini menunjukkan urgensi penanganan karhutla yang tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan bilateral dengan negara tetangga.
Koordinasi Lintas Sektor dan Implikasi Hubungan Bilateral
Komunikasi lintas negara terkait dampak asap karhutla dilakukan secara berjenjang, baik melalui saluran informal antarpejabat maupun jalur resmi Kementerian Luar Negeri. Hal ini menjadi penting mengingat asap dari kebakaran di Kalimantan telah terdeteksi hingga ke wilayah Malaysia dan Brunei Darussalam. Pemerintah optimis bahwa koordinasi yang sudah terbangun cukup kuat untuk meredam potensi ketegangan diplomatik. Dari sisi operasional, penguatan di lapangan menjadi prioritas utama. Selain pengerahan tiga batalion dan helikopter water bombing, pemerintah juga menyiagakan posko-posko terpadu di wilayah rawan karhutla, terutama di kabupaten/kota yang memiliki konsesi lahan gambut dan hutan produksi. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukan sejumlah titik panas masih terpantau di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, yang memerlukan respon cepat dari aparat gabungan.
Bagi pemerintah daerah di Kalimantan, situasi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi, terutama dalam hal pengendalian api di tingkat tapak. Rekomendasi strategis yang perlu diimplementasikan segera meliputi:
- Penguatan patroli terpadu bersama TNI, Polri, dan masyarakat peduli api di titik-titik rawan karhutla.
- Penyediaan sumber air alternatif di lokasi rawan karhutla untuk mendukung operasi pemadaman darat dan udara.
- Peningkatan sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, khususnya kepada masyarakat di kawasan gambut dan hutan produksi.
Dengan eskalasi operasi penanganan karhutla dan dukungan logistik dari pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat respons di lapangan. Langkah preventif dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan harus menjadi prioritas untuk mencegah meluasnya dampak asap lintas batas yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan perbatasan Kalimantan.
