Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pada awal Agustus 2026 mengeluarkan instruksi resmi Bupati terkait tata kelola dan penempatan pengungsi pascabencana tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Instruksi ini menjadi landasan operasional bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, serta organisasi kemanusiaan dalam melaksanakan pendistribusian logistik dan pendataan pengungsi secara terpadu. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap dampak bencana longsor yang melanda beberapa kecamatan, terutama Kecamatan Palolo dan Kulawi, yang memerlukan penanganan terukur untuk mencegah kerawanan sosial lanjutan. Melalui instruksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan komitmennya dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah.
Koordinasi Lintas Sektor dan Pengamanan Lokasi Pengungsian
Instruksi Bupati Sigi secara spesifik mengatur mekanisme koordinasi antara BPBD, Dinas Sosial, dan organisasi kemanusiaan guna memastikan distribusi logistik berjalan tepat sasaran serta data pengungsi akurat. Pemerintah daerah juga meningkatkan pengawasan keamanan di titik-titik pengungsian untuk mencegah tindak kriminalitas dan menjaga stabilitas sosial. Beberapa indikator kerawanan yang diantisipasi melalui instruksi ini meliputi:
- Kelangkaan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, dan obat-obatan di lokasi pengungsian.
- Potensi konflik horizontal antar pengungsi akibat perbedaan latar belakang atau keterbatasan fasilitas.
- Gangguan keamanan lingkungan yang dapat menghambat proses pemulihan psikososial masyarakat terdampak bencana longsor.
Dengan pengawasan yang diperketat, situasi di pengungsian diharapkan tetap kondusif, dan layanan dasar bagi para pengungsi korban bencana longsor dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci utama dalam menjaga ketertiban serta mencegah eskalasi kerawanan sosial di Kabupaten Sigi.
Pemetaan Ulang Zona Merah dan Rencana Relokasi Permanen
Instruksi Bupati Sigi juga memerintahkan pemetaan ulang daerah rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten, khususnya di Kecamatan Palolo dan Kulawi yang menjadi episentrum longsor. Pemetaan ini menjadi dasar penyusunan rencana relokasi permanen bagi warga yang saat ini masih tinggal di zona merah longsor. Proses pemetaan melibatkan BPBD bersama instansi teknis terkait untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan dan menentukan area aman bagi pemukiman baru. Langkah relokasi permanen ini diharapkan mampu memutus siklus bencana yang berulang dan memberikan kepastian tempat tinggal yang lebih aman bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen untuk mengintegrasikan aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan tata ruang wilayah, sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, percepatan penetapan regulasi tentang zona aman bencana serta penyediaan anggaran yang memadai untuk infrastruktur relokasi menjadi langkah prioritas dalam menjaga keberlanjutan program rehabilitasi di Kabupaten Sigi. Hal ini krusial untuk memastikan masyarakat korban bencana longsor mendapatkan perlindungan jangka panjang dan mengurangi risiko kerawanan wilayah di masa mendatang.
