Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pada Minggu, 2 Agustus 2026. Kunjungan ini dilakukan bersama Kapolres Mimika dan Komandan Kodim 1710/Mimika sebagai respons pemerintah daerah terhadap insiden konflik adat sehari sebelumnya yang mengakibatkan tewasnya seorang warga akibat bentrokan antar-kubu Dang dan Newegalen. Peninjauan lapangan bertujuan untuk melakukan asesmen langsung terhadap situasi keamanan dan memfasilitasi resolusi konflik horizontal yang terjadi di wilayah tersebut.
Assessment Lapangan dan Komitmen Resolusi Konflik Adat
Dalam pertemuan tertutup dengan perwakilan masyarakat, tokoh adat, serta pihak-pihak yang berseteru, Bupati Eltinus Omaleng menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengatasi akar persoalan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah strategis sebagai bagian dari penanganan kerawanan wilayah. Adapun langkah utama yang diambil pemerintah daerah meliputi:
- Pembangunan Pos Keamanan permanen di episentrum konflik adat untuk mempercepat respons dan pencegahan dini aparat.
- Pemkab Mimika akan memfasilitasi dan mengawal proses pertemuan perdamaian yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk lembaga adat setempat.
Integrasi Kebijakan dalam Kerangka Pemetaan Kerawanan Wilayah
Kebijakan pembentukan pos keamanan permanen di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, bukan merupakan respons insidental. Langkah ini telah terintegrasi dalam kerangka pemetaan kerawanan wilayah yang menjadi fokus pemerintah daerah, khususnya untuk wilayah pedalaman Papua. Pendekatan ini menunjukkan pola penanganan yang mengedepankan tiga pilar utama:
- Asesmen langsung di lapangan oleh kepala daerah bersama aparat keamanan.
- Dialog konstruktif dengan semua pemangku kepentingan dan tokoh adat.
- Penyediaan infrastruktur keamanan yang bersifat preventif dan berkelanjutan.
Konflik adat di Kwamki Narama menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek keamanan dengan pendekatan sosio-kultural. Pemkab Mimika, melalui intervensi ini, berupaya menciptakan pola penanganan yang sistematis terhadap potensi kerawanan serupa di distrik-distrik lain. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan komitmen semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat yang bersengketa.
Sebagai catatan strategis untuk pemerintah daerah, upaya pencegahan konflik horizontal berbasis adat di wilayah pedalaman seperti Kabupaten Mimika memerlukan pendekatan terpadu yang melampaui respons krisis. Perlu dikembangkan peta kerawanan wilayah berbasis data konflik historis dan sosial-budaya, diperkuat dengan pos-pos keamanan yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat dan pendampingan oleh lembaga adat yang netral. Sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun stabilitas keamanan teritorial jangka panjang.
