Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi meningkatkan status pengawasan terhadap sejumlah sungai utama di wilayahnya menyusul kenaikan debit air yang signifikan sejak awal September 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ancaman banjir bandang yang berpotensi melanda daerah aliran sungai. Sungai-sungai yang menjadi prioritas pemantauan meliputi Sungai Palu, Sungai Poso, dan Sungai Lariang, yang memiliki riwayat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Pemantauan dilakukan secara real-time melalui posko pengamatan yang tersebar di titik hulu dan hilir, bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air setempat.
Analisis Penyebab dan Sebaran Wilayah Terdampak
Kepala BPBD Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa peningkatan debit air dipicu oleh intensitas curah hujan tinggi di daerah tangkapan air (catchment area) pegunungan. Data dari stasiun pengukur hujan otomatis menunjukkan akumulasi hujan dalam tiga hari terakhir telah melampaui rata-rata bulanan. Kondisi ini meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana banjir bandang, terutama pada daerah hilir yang menjadi konsentrasi permukiman dan aktivitas ekonomi. Adapun sungai-sungai yang berada dalam pengawasan ketat adalah sebagai berikut:
- Sungai Palu – melintasi Kota Palu dan Kabupaten Sigi, rawan luapan saat hujan ekstrem.
- Sungai Poso – mengalir di Kabupaten Poso, sering mengalami peningkatan debit mendadak.
- Sungai Lariang – berada di perbatasan Kabupaten Donggala dan Sigi, memiliki sejarah banjir bandang.
Pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh BPBD menunjukkan bahwa ketiga wilayah aliran sungai tersebut memiliki karakteristik topografi yang berbeda, namun sama-sama berisiko tinggi ketika curah hujan berada di atas normal. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci dalam memastikan data debit air dan potensi bahaya dapat diteruskan secara cepat kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai.
Langkah Mitigasi dan Kesiapsiagaan BPBD
Menghadapi situasi peningkatan debit air, BPBD Sulawesi Tengah telah mengaktifkan posko siaga 24 jam dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan rencana kontinjensi. Sosialisasi peringatan dini telah disampaikan kepada masyarakat yang bermukim di bantaran dan daerah rawan banjir dari ketiga sungai tersebut melalui jalur komunikasi desa. Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan meliputi:
- Identifikasi lokasi pengungsian yang aman dan representatif bagi warga terdampak.
- Penyiapan logistik darurat seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan evakuasi.
- Peningkatan patroli dan pemantauan debit air secara berkala oleh petugas posko.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi berbasis kerentanan wilayah untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di provinsi yang rawan ini. BPBD juga memastikan sistem komunikasi lintas sektor berjalan optimal, termasuk dengan TNI/Polri dan relawan kebencanaan setempat.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah disarankan untuk terus memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas dan meningkatkan kapasitas infrastruktur pengendali banjir di daerah aliran sungai. Koordinasi lintas sektor antara BPBD, Dinas Sumber Daya Air, dan pemerintah kabupaten/kota perlu dioptimalkan agar respons terhadap peningkatan debit air dapat berjalan cepat dan tepat. Edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi banjir bandang juga harus menjadi agenda prioritas, terutama bagi warga yang tinggal di bantaran sungai rawan.
