Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi menetapkan status siaga untuk mengantisipasi dampak kekeringan ekstrem yang diprakirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi pada periode September–Oktober 2026. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap potensi bencana kekeringan yang mengancam ketahanan air dan pangan di sejumlah wilayah di NTT. Berdasarkan pemetaan kerawanan, empat kabupaten prioritas telah ditetapkan, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Flores Timur, dan Nagekeo.
Pemetaan Kerawanan dan Langkah Kesiapsiagaan di Empat Kabupaten Prioritas
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kupang, Kepala BPBD NTT, Ambrosius Kodo, menegaskan bahwa penetapan status siaga ini merupakan langkah preventif untuk meminimalkan dampak bencana kekeringan. Tim cepat tanggap telah disiagakan di masing-masing kabupaten, bersama dengan logistik penting yang sudah ditempatkan di posko-posko darurat. Adapun logistik tersebut meliputi tangki air bersih, pompa air, serta paket bantuan pangan yang siap didistribusikan sewaktu-waktu.
- Kabupaten Sumba Timur: prioritas utama karena wilayahnya memiliki sebaran lahan tadah hujan terluas di Pulau Sumba.
- Kabupaten Sumba Barat: wilayah dengan tingkat kerentanan sumber air bersih yang tinggi.
- Kabupaten Flores Timur: daerah rawan kekeringan dengan akses distribusi yang terbatas.
- Kabupaten Nagekeo: kategori rawan karena banyak desa bergantung pada sumur dangkal yang mudah mengering.
Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menunjukkan potensi gagal panen pada lahan tadah hujan seluas kurang lebih 15.000 hektare jika hujan tidak segera turun hingga akhir tahun. Kondisi ini diprediksi akan berdampak pada produksi pangan di keempat kabupaten tersebut. Maka, BPBD NTT berkoordinasi intensif dengan TNI untuk menyiapkan mobil tangki air dan memperkuat distribusi air bersih ke desa-desa yang sumber airnya telah mengering.
Koordinasi Lintas Instansi dan Mitigasi Konflik Sosial
Langkah koordinasi dengan TNI dan instansi terkait merupakan bagian dari strategi untuk memastikan efektivitas penanganan di lapangan.
