Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau telah memetakan sebanyak 159 desa dan kelurahan di wilayahnya yang berpotensi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kawasan rawan tersebut tersebar di 65 kecamatan pada 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, Edy Afrizal, menyatakan bahwa penetapan status Siaga Darurat Karhutla telah berlaku sejak 13 Februari hingga 30 November 2026, sebagai landasan penguatan mitigasi bencana di tingkat daerah. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di wilayah Riau setiap tahunnya.
Sebaran Wilayah Rawan Karhutla di 12 Kabupaten/Kota
Berdasarkan data BPBD Provinsi Riau, sebaran desa dan kelurahan rawan karhutla terkonsentrasi di beberapa kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tinggi. Edy Afrizal merinci daftar wilayah tersebut sebagai berikut:
- Kabupaten Rokan Hilir: 35 desa
- Kabupaten Indragiri Hilir: 28 desa
- Kabupaten Pelalawan: 22 desa
- Kabupaten Bengkalis: 16 desa
- Kabupaten Kepulauan Meranti: 14 desa
- Kabupaten Siak: 11 desa
- Kota Dumai: 11 kelurahan
- Kabupaten Indragiri Hulu: 11 desa
- Kabupaten Kampar: 4 desa
- Kota Pekanbaru: 4 kelurahan
- Kabupaten Kuantan Singingi: 2 desa
- Kabupaten Rokan Hulu: 2 desa
Data ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan perusahaan di sektor perkebunan serta kehutanan untuk menyusun strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu.
Deteksi Titik Panas dan Ancaman El Niño
Pada Jumat (14/8), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 46 titik panas (hotspot) di Provinsi Riau, dari total 489 titik panas di seluruh wilayah Sumatera. Titik panas terbanyak terpantau di Kabupaten Bengkalis dengan 16 titik, disusul Pelalawan (11 titik), Kuantan Singingi (5 titik), dan Kampar (5 titik). Edy Afrizal menekankan pentingnya intensifikasi penyampaian informasi prakiraan cuaca, terutama di tengah potensi fenomena El Niño yang dapat memperparah kondisi kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta manajemen perusahaan lebih aktif memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG, seperti aplikasi InfoBMKG dan situs web resmi, guna mengantisipasi penyebaran api secara cepat.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah Provinsi Riau: Penguatan sinergi antara BPBD, BMKG, perusahaan, dan masyarakat di tingkat desa sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan segera mengaktifkan pos komando (posko) karhutla di setiap kecamatan rawan, serta meningkatkan patroli terpadu dan sosialisasi kepada petani untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Langkah proaktif ini akan menekan potensi kerugian ekologis dan ekonomi akibat karhutla di Riau.
