Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan operasi darat untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas lahan gambut, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Langkah ini merupakan respons terhadap puncak kemarau El Niño 2026 yang meningkatkan risiko bencana karhutla di wilayah-wilayah tersebut. Berdasarkan data per 8 September 2026, total indikasi luas lahan terbakar di keenam provinsi mencapai 76.922,3 hektare, yang menunjukkan urgensi penanganan terkoordinasi dan menyeluruh oleh pemerintah.
Optimalisasi Operasi Udara dan Darat dalam Pemadaman Karhutla
BNPB bersama TNI dan Kementerian Pertahanan mengerahkan 55 armada udara yang terdiri dari 19 armada patroli dan pendukung OMC serta 34 armada water bombing untuk memadamkan karhutla. Penguatan kemampuan ini didukung oleh kedatangan tiga helikopter Chinook CH-47 dari Jepang pada 10 September 2026, yang akan mempercepat mobilitas logistik dan personel di lapangan. Di sektor darat, sebanyak 43.481 personel satgas gabungan dari BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, dan relawan bertugas melakukan pemadaman langsung serta patroli di titik-titik rawan kebakaran, terutama di lahan gambut yang rentan terhadap kebakaran bawah tanah.
- Riau: Luas lahan terbakar sejak awal tahun dilaporkan lebih dari 19.000 hektare, namun penanganan masih terkendali dengan adanya hujan dalam dua hari terakhir.
- Kalimantan Tengah: Per 10 September 2026, total luas lahan terbakar tercatat 7.634,46 hektare dengan 90 fire spot aktif yang memerlukan pemantauan intensif.
- Kalimantan Timur: Pemantauan khusus dilakukan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencegah perluasan gangguan asap yang dapat mengancam stabilitas aktivitas nasional.
Koordinasi Lintas Sektoral dan Penegakan Hukum
Upaya pemadaman karhutla tidak hanya mengandalkan operasi udara dan darat, tetapi juga melibatkan penegakan hukum sebagai langkah preventif. BNPB berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang diduga menyebabkan kebakaran, baik akibat kelalaian maupun kesengajaan. Kolaborasi ini penting untuk menekan angka kejadian bencana karhutla di masa mendatang, terutama di wilayah gambut yang rentan terhadap kebakaran bawah tanah. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan bahaya karhutla dan pentingnya menjaga lahan gambut menjadi kunci keberhasilan upaya jangka panjang.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di enam provinsi prioritas perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla lanjutan, termasuk memperkuat sistem peringatan dini dan kapasitas satgas pemadaman di tingkat desa. Dukungan penuh dari BNPB melalui OMC dan operasi darat harus diimbangi dengan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, seperti pembasahan kembali kanal dan pembangunan sekat kanal, untuk mengurangi risiko kebakaran secara signifikan. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dampak bencana karhutla diharapkan dapat diminimalkan secara optimal.
