Jayapura — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto secara resmi mengeluarkan peringatan dini mengenai ancaman kekeringan parah yang melanda enam kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Peringatan ini disampaikan pada 25 Agustus 2026 dalam konferensi pers virtual, berdasarkan hasil pemantauan satelit dan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan wilayah tersebut telah memasuki musim kemarau ekstrem dengan curah hujan sangat rendah. Ancaman bencana ini diprediksi dapat memicu krisis air bersih dan gagal panen, yang secara langsung mengancam ketahanan pangan masyarakat setempat. BNPB mencatat sekitar 35.000 jiwa berada dalam risiko terdampak langsung oleh bencana ini, sehingga langkah mitigasi terpadu diperlukan untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.
Pemetaan Wilayah Rawan dan Langkah Awal Mitigasi
Enam kabupaten yang teridentifikasi sebagai zona kerawanan tinggi meliputi:
- Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Bintang
- Kabupaten Tolikara
- Kabupaten Pegunungan Bintang
Berdasarkan analisis BNPB, karakteristik geografis berupa medan pegunungan dan akses transportasi yang terbatas menjadi faktor utama yang memperparah kerentanan wilayah terhadap krisis air. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, BNPB telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dalam menyusun langkah mitigasi. Beberapa langkah strategis yang telah disiapkan antara lain pengiriman air bersih melalui tangki air ke titik-titik distribusi utama, pembuatan sumur bor dalam di lokasi-lokasi yang secara teknis memungkinkan, serta distribusi pompa air untuk memaksimalkan akses terhadap sumber air yang tersisa. Meskipun demikian, BNPB mengakui bahwa medan pegunungan yang terjal dan minimnya infrastruktur transportasi menjadi kendala utama dalam penanggulangan bencana ini, sehingga memerlukan dukungan logistik yang intensif dari pemerintah pusat.
Strategi Darurat dan Imbauan kepada Pemerintah Daerah
Dalam upaya mempercepat respons, BNPB mengimbau pemerintah daerah di enam kabupaten tersebut untuk segera membentuk pos komando darurat kekeringan di masing-masing wilayah. Pos komando ini diharapkan menjadi pusat koordinasi untuk melakukan asesmen cepat, pendistribusian bantuan, dan pemantauan kondisi lapangan. Pemerintah daerah juga didorong untuk secara aktif mengajukan permintaan bantuan langsung ke pemerintah pusat, mengingat keterbatasan sumber daya lokal. BNPB menegaskan bahwa ketersediaan data akurat mengenai kebutuhan air bersih dan pangan sangat penting untuk menjamin efektivitas penyaluran bantuan. Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Provinsi Papua Pegunungan direkomendasikan untuk memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas serta mengintegrasikan rencana kontinjensi kekeringan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, investasi dalam infrastruktur penyimpanan air, seperti pembangunan embung dan penampungan air hujan, perlu menjadi prioritas guna mengurangi risiko krisis air di masa mendatang. Langkah koordinatif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan BNPB harus terus diperkuat untuk memastikan respon bencana yang cepat dan tepat sasaran di seluruh wilayah terdampak.
