Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menghadapi eskalasi ancaman kerawanan sosial di Pulau Sebatik. Sebanyak 43 warga dari Desa Lapri dan Desa Bukit Harapan mengancam akan melakukan pembukaan paksa pintu Embung Lapri pada 1 Juli 2026, menyusul habisnya tenggat waktu dua bulan yang mereka berikan kepada pemerintah daerah. Batas waktu untuk kejelasan pembayaran ganti rugi lahan terdampak proyek perluasan embung ini berakhir pada 30 Juni 2026. Konflik lahan ini bermula dari mandeknya proses pembayaran kompensasi senilai Rp 24 miliar yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025, padahal payung hukum berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 395 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi telah diterbitkan.
Analisis Akar Konflik dan Dampak terhadap Warga Pulau Sebatik
Mandeknya proses pembayaran ganti rugi untuk proyek Embung Lapri di Pulau Sebatik disebabkan oleh kondisi force majeure, yakni meninggalnya Ketua Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bertugas melakukan penilaian kerugian final. Dampak langsung dari kemacetan ini telah dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Indikator kerawanan utama yang muncul meliputi:
- Lahan perkebunan kelapa sawit milik warga telah terendam akibat pembangunan dan perluasan embung.
- Terjadi kerugian ekonomi yang masif dan berkelanjutan bagi rumah tangga masyarakat terdampak.
- Munculnya erosi kepercayaan terhadap proses administrasi dan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah aset warga.
Proyek perluasan Embung Lapri sendiri memiliki nilai strategis tinggi bagi ketahanan wilayah Kabupaten Nunukan, dengan peningkatan kapasitas suplai air bersih dari 40 liter/detik menjadi 90 liter/detik. Infrastruktur ini melayani sekitar 8.000 sambungan rumah di kawasan perbatasan negara, menjadikannya aset vital untuk stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan.
Dimensi Kerawanan Teritorial dan Tantangan Koordinasi Lintas OPD
Situasi di Pulau Sebatik ini diperparah oleh adanya ketidakselarasan prosedural antara instansi pemerintah daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Nunukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dinilai belum memiliki kesamaan pandangan mengenai langkah lanjutan pasca-diterbitkannya SK Bupati. Ancaman pembukaan paksa pintu embung berpotensi merusak infrastruktur vital ini dan memicu krisis air bersih yang parah, mengancam ribuan jiwa serta stabilitas keamanan teritorial di pulau terdepan.
Eskalasi konflik yang mengarah pada aksi anarkis membuka kerentanan baru pada aspek pertahanan dan keamanan wilayah, mengingat Pulau Sebatik merupakan daerah perbatasan langsung dengan negara lain. Ketidakpastian yang berlarut-larut dalam menyelesaikan konflik lahan di Embung Lapri ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang dapat mengganggu kedaulatan dan ketertiban umum di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Oleh karena itu, penanganan yang cepat, tepat, dan berperspektif keamanan wilayah mutlak diperlukan.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan: Pemerintah daerah perlu segera mengaktifkan mekanisme koordinasi darurat lintas OPD, melibatkan BPN, Disperkim, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, untuk menyelesaikan deadlock administratif. Perlu penunjukan segera Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pengganti untuk menyelesaikan penilaian akhir sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Selain itu, komunikasi publik yang transparan dan intensif dengan warga Desa Lapri dan Bukit Harapan di Pulau Sebatik harus dilakukan untuk meredam ketegangan dan mencegah aksi pembukaan paksa yang dapat merusak infrastruktur strategis dan memicu krisis multidimensi di wilayah perbatasan.
