Bencana banjir bandang melanda tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat, 15 Agustus 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat melaporkan bahwa lebih dari 5.000 jiwa terpaksa mengungsi akibat luapan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang merendam wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Ketinggian air mencapai 1,5 hingga 3 meter di beberapa titik, merendam ribuan rumah dan lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas ekonomi warga setempat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri telah mendirikan posko pengungsian di 12 titik dan mendistribusikan logistik berupa makanan, air bersih, dan selimut.
Dampak dan Penanganan Bencana di Wilayah Terdampak
Berdasarkan data BPBD, rincian dampak di tiga kabupaten adalah sebagai berikut:
- Kabupaten Sintang: jumlah pengungsi mencapai 2.500 jiwa dengan ketinggian air rata-rata 2–3 meter di kecamatan sekitar Sungai Kapuas.
- Kabupaten Melawi: mencatat 1.800 jiwa mengungsi, dengan lahan pertanian seluas 200 hektar terendam yang mengancam ketahanan pangan lokal.
- Kabupaten Kapuas Hulu: sekitar 700 jiwa terdampak, dengan kerusakan infrastruktur jalan desa sepanjang 5 kilometer akibat terkikis arus banjir.
Pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak 15 Agustus 2026. Langkah ini memungkinkan mobilisasi sumber daya secara cepat, termasuk dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pengadaan perahu karet dan pompa air tambahan. Tim gabungan TNI dan Polri terus melakukan evakuasi warga lanjut usia dan anak-anak di zona merah, sementara dapur umum didirikan di lima titik strategis. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih berlangsung menggunakan perahu karet untuk menjangkau permukiman yang terisolasi.
Prediksi Cuaca, Risiko Banjir Susulan, dan Rekomendasi Strategis
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga tiga hari ke depan, meningkatkan risiko banjir susulan di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah hilir Sungai Kapuas. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor di daerah perbukitan yang berbatasan dengan sungai. BPBD setempat telah menyiagakan posko pemantauan di 10 titik rawan dan memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, disarankan untuk segera melakukan audit infrastruktur drainase dan tanggul sungai di Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Penguatan regulasi tata ruang yang melarang pembangunan di bantaran sungai juga perlu dioptimalkan untuk mengurangi kerentanan bencana di masa depan. Sinergi antara BPBD, Dinas PUPR, dan Bappeda dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi kunci utama mitigasi banjir secara berkelanjutan di wilayah Kalimantan Barat.
