Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengerahkan operasi water bombing udara untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas di Sumatra dan Kalimantan. Operasi yang digelar pada Jumat, 18 September 2026 ini menyasar wilayah-wilayah dengan indeks kerawanan kebakaran tinggi, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional penanganan karhutla yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dengan BNPB sebagai koordinator utama dalam pengendalian bencana di tingkat teritorial.
Pengerahan Armada Udara di Wilayah Prioritas
Di Kalimantan Barat, operasi water bombing dipusatkan pada beberapa kabupaten yang telah dipetakan sebagai zona rawan kebakaran. BNPB mengerahkan berbagai jenis helikopter, antara lain Sikorsky EH-60A, SUPER PUMA H225, MI-172, dan Bell 412 EPI, untuk menjangkau titik-titik api di lokasi strategis. Berikut rincian wilayah sasaran di Kalimantan Barat:
- Kabupaten Ketapang: Desa Pematang Gadung dan Laman Satong
- Kabupaten Kayong Utara: Desa Sejahtera
- Kabupaten Kubu Raya: Kecamatan Batu Ampar
- Kabupaten Melawi: Desa Sepan Tonak
- Kabupaten Sintang: Desa Rawa Mambok
Sementara itu, di Provinsi Riau, empat armada udara disiapkan untuk mengamankan wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kampar. Rute operasi mencakup Kecamatan Rengat Selatan, Kuala Cenaku, hingga Kampar Kiri. Di Provinsi Jambi, operasi dipusatkan di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang (Kabupaten Muaro Jambi) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang dikenal memiliki ekosistem gambut rentan terbakar. Penggunaan helikopter Mi-17 dan Sikorsky UH60A menunjukkan skala tanggap darurat yang masif di wilayah terdampak kebakaran hutan.
Skala Tanggap Darurat dan Implikasi Teritorial
Operasi water bombing ini tidak hanya bertujuan memadamkan api, tetapi juga mencegah perluasan karhutla ke wilayah pemukiman dan kawasan konservasi. BNPB mencatat bahwa sepanjang tahun 2026, intensitas kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan meningkat akibat faktor cuaca kering dan praktik pembukaan lahan. Pengerahan armada udara secara simultan di enam provinsi prioritas (termasuk Kalimantan Tengah) menjadi langkah strategis untuk mengendalikan situasi sebelum memasuki puncak musim kemarau. Pemetaan kerawanan wilayah yang dilakukan oleh BNPB menunjukkan bahwa daerah dengan ekosistem gambut dan lahan kering memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran hutan, sehingga memerlukan intervensi cepat dari pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, koordinasi dengan BNPB dalam pemetaan titik api dan penyediaan sumber daya air di lokasi strategis perlu diperkuat. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dan penegakan hukum terhadap pembakar lahan harus menjadi prioritas agar operasi water bombing tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla disarankan untuk segera mengaktifkan posko siaga darurat dan memperkuat patroli terpadu guna menekan risiko meluasnya kebakaran hutan di musim kemarau mendatang.
