Swara Teritori – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) mengonfirmasi terjadinya banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara. Peristiwa hidrometeorologi berat ini terjadi pada Selasa, 5 Januari 2026 pukul 01.30 WITA dan tercatat dalam Laporan Mingguan ASEAN periode 5–11 Januari 2026. Kejadian ini menyoroti tingkat kerentanan wilayah administratif kepulauan terhadap cuaca ekstrem dan menuntut penanganan sistemik dari Pemerintah Kabupaten Sitaro.
Dampak Kemanusiaan dan Indikator Kerawanan Wilayah Sitaro
Berdasarkan data verifikasi terintegrasi BNPB, bencana di Kabupaten Sitaro telah mengakibatkan dampak kemanusiaan yang signifikan, sekaligus mengungkap indikator kerawanan sosial di wilayah tersebut. Data korban dan pengungsian merinci situasi sebagai berikut:
- Korban meninggal dunia: 17 jiwa
- Warga dalam pencarian: 2 orang
- Korban luka-luka: 19 orang (18 di antaranya memerlukan perawatan intensif)
- Pengungsi: 322 kepala keluarga atau setara dengan 950 jiwa, yang ditampung di empat titik pengungsian terpisah
Skala pengungsian yang mencapai hampir seribu jiwa ini mengindikasikan kerawanan permukiman yang tinggi dan ketidakmampuan adaptasi masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi mendadak. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Sitaro untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan pengungsian, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial-budaya masyarakat kepulauan. Data ini menjadi basis krusial untuk pemetaan ulang zonasi rawan bencana dan perencanaan tata ruang yang lebih adaptif.
Kerusakan Infrastruktur dan Tantangan Operasi Tanggap Darurat Kepulauan
Selain menimbulkan korban jiwa, banjir bandang di Sitaro menyebabkan kerusakan infrastruktur kritis yang berdampak langsung pada aksesibilitas, layanan dasar, dan efektivitas operasi tanggap darurat. Pendataan awal tim gabungan mencatat kerusakan pada aset publik dan privat sebagai berikut:
- Rumah penduduk rusak: 201 unit
- Fasilitas pendidikan terdampak: 3 unit
- Jembatan rusak atau terputus: 5 unit
Kerusakan pada jembatan dan fasilitas pendidikan tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan proses pembelajaran, tetapi juga secara serius mempersulit upaya evakuasi, pencarian korban hilang, serta distribusi logistik bantuan. Operasi pencarian terhadap 2 warga hilang dan penanganan darurat menyeluruh masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, BPBD Provinsi Sulawesi Utara, BPBD Kabupaten Sitaro, dan relawan. Konfigurasi geografis Kabupaten Sitaro yang merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara menambah tingkat kesulitan dan kompleksitas respons tanggap darurat, terutama dalam hal akses logistik, koordinasi lintas pulau, serta mobilitas personel dan peralatan.
Laporan dari AHA Centre mengonfirmasi adanya pola peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, khususnya banjir bandang, di kawasan Sulawesi Utara. Fenomena ini mengisyaratkan perlunya pendekatan baru dalam manajemen risiko bencana berbasis wilayah. Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro perlu segera melakukan beberapa langkah korektif dan antisipatif. Pertama, pemetaan ulang zona rawan bencana harus dilakukan berbasis data hidrometeorologi dan geospasial terbaru. Kedua, penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan karakteristik hidrologi lokal dan mudah diakses masyarakat. Ketiga, penyusunan protokol tanggap darurat yang secara khusus mempertimbangkan keterbatasan akses transportasi laut dan udara yang khas di wilayah kepulauan. Koordinasi vertikal dengan pemerintah provinsi dan pusat harus difokuskan pada penguatan kapasitas logistik strategis di titik-titik penyangga (hub) serta pelatihan berkelanjutan untuk tim reaksi cepat masyarakat (TRC) di tingkat kecamatan dan desa.
