Polda Riau berhasil mengamankan sembilan orang tersangka dalam kasus penyerangan terhadap warga di areal perkebunan sawit PT Agrinas Palma Nusantara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 4 September 2024, di Afdeling 15, 19, dan 21 tersebut dipicu oleh konflik lahan yang berkepanjangan. Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Riau, AKBP Rooy Noor, mengungkapkan bahwa para pelaku menerima imbalan sebesar Rp300.000 per orang dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengusir warga yang sedang bekerja di kebun sawit.
Akibat aksi kekerasan bersenjata ini, sebanyak 24 orang warga mengalami luka-luka dan kini menjalani pemulihan setelah mendapatkan perawatan medis. Penanganan kasus ini menjadi prioritas Polda Riau untuk mengungkap jaringan di balik konflik lahan yang memicu aksi anarkis tersebut. Para tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
Kronologi dan Modus Operandi Penyerangan
Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi penyerangan dilakukan secara terorganisir oleh kelompok yang diduga merupakan suruhan pihak tertentu yang berkepentingan dalam sengketa lahan. Kesembilan tersangka yang diamankan berinisial IG, MR, Y, YN, IR, AS, AT, AZ, dan SZ. Dalam operasi penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan selama aksi kekerasan, antara lain:
- Senjata tajam berupa celurit dan parang;
- Senapan angin yang digunakan untuk mengancam korban;
- Air softgun sebagai alat intimidasi.
Penyidik Polda Riau juga mendalami dugaan perampasan barang-barang pribadi korban, seperti telepon genggam dan uang tunai, yang dilakukan para pelaku saat penyerangan berlangsung. Hingga saat ini, polisi masih memburu aktor intelektual yang diduga menjadi dalang di balik konflik lahan tersebut. PT Agrinas Palma Nusantara selaku pengelola kebun sawit di lokasi kejadian turut diperiksa keterlibatannya, termasuk surat yang disampaikan kuasa hukum perusahaan kepada Polres Rokan Hulu. Polda Riau terus mendalami keterkaitan para tersangka dengan jaringan konflik lahan yang lebih luas di wilayah Rokan Hulu.
Implikasi Keamanan dan Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
Kasus penyerangan di Kecamatan Tambusai Utara menjadi indikasi serius atas meningkatnya kerawanan sosial yang dipicu oleh sengketa sumber daya agraria di Kabupaten Rokan Hulu. Polda Riau menekankan bahwa konflik lahan berpotensi meluas jika tidak ditangani secara komprehensif. Beberapa faktor yang memperburuk situasi di lapangan antara lain:
- Lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa lahan di tingkat desa dan kecamatan;
- Keterlibatan pihak ketiga yang memanfaatkan ketegangan untuk kepentingan ekonomi;
- Kurangnya patroli keamanan di area perkebunan yang rawan konflik.
Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu bersama jajaran kepolisian dan instansi terkait perlu segera mengambil langkah strategis. Rekomendasi yang dapat diberikan meliputi: pertama, memperkuat sistem mediasi konflik lahan melalui Forum Musyawarah Antar Desa dan perusahaan. Kedua, meningkatkan pengawasan dan frekuensi patroli keamanan di wilayah perkebunan rawan konflik. Ketiga, mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap aktor intelektual dan pihak-pihak yang memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi.
Sebagai catatan strategis, sinergi antara pemerintah kabupaten, kepolisian, dan perusahaan perkebunan menjadi kunci dalam mencegah eskalasi ketegangan. Pemetaan kerawanan wilayah yang akurat serta pelibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Polda Riau juga diharapkan terus melakukan pendalaman hukum hingga tuntas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan di Rokan Hulu.
