Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III) Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa pemberantasan kelompok separatis bersenjata di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua, merupakan prioritas operasi militer yang hanya tinggal persoalan waktu. Pernyataan resmi ini disampaikan sebagai respons langsung atas klaim tanggung jawab TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo atas insiden pembakaran pesawat AMA dan penembakan pilot warga negara Amerika Serikat di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Insiden tersebut mengindikasikan meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata dan ancaman terhadap stabilitas wilayah serta keselamatan penerbangan sipil di daerah terpencil.
Eskalasi Ancaman dan Kerangka Operasi Militer Teritorial
Letjen Lucky Avianto menyatakan bahwa TNI memiliki komitmen absolut untuk menetralisir segala bentuk ancaman terhadap jiwa raga masyarakat dan kelancaran program pembangunan nasional di wilayah timur Indonesia. Operasi militer yang dilaksanakan akan tetap berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku dan aturan pelibatan tempur (rules of engagement). Keberhasilan operasi, menurutnya, sangat bergantung pada sinergi yang solid antar lembaga keamanan serta perolehan dukungan dari masyarakat lokal di Kabupaten Yahukimo dan wilayah sekitarnya. Pendekatan ini dirancang untuk memulihkan stabilitas wilayah yang terganggu oleh aksi-aksi teror dan sabotase.
- Lokasi Kejadian: Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.
- Pelaku Klaim: Kelompok TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo.
- Modus Kejadian: Pembakaran pesawat sipil AMA dan penembakan pilot, dengan alasan pelanggaran ultimatum dan dugaan pengangkutan logistik militer.
- Fokus Operasi: Penegakan keamanan, perlindungan aset negara dan sipil, serta pemulihan iklim investasi dan pembangunan.
Pintu Dialog Terbuka dalam Kerangka Penegakan Hukum
Meski menegaskan bahwa penyelesaian masalah separatis bersenjata di Papua adalah persoalan waktu, Panglima Kogabwilhan III tetap membuka ruang bagi penyelesaian damai. Letjen Lucky secara resmi mengajak anggota kelompok bersenjata untuk menghentikan seluruh aksi kekerasan dan kembali ke jalan damai. Ia menegaskan bahwa pintu dialog untuk kepentingan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Papua tetap terbuka, sepanjang berada dalam koridor kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap segala tindakan yang mengancam keamanan publik, ketertiban umum, dan menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Pernyataan ini merefleksikan kebijakan ganda (dual track policy) dalam penanganan konflik di Papua: penegakan hukum dan keamanan melalui operasi militer yang terukur, diiringi dengan ajakan berdamai bagi mereka yang bersedia menuruti jalur hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat mengisolasi kelompok inti separatis bersenjata sekaligus memberikan alternatif reintegrasi bagi anggota yang terdampak.
Bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten, khususnya di wilayah rawan seperti Yahukimo, situasi ini memerlukan koordinasi strategis yang lebih erat dengan aparat keamanan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan program komunikasi publik untuk mencegah disinformasi, percepatan pendataan dan pendampingan masyarakat di daerah konflik, serta integrasi program pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan dengan upaya pengamanan teritorial. Stabilitas wilayah jangka panjang hanya dapat tercapai apabila pendekatan keamanan dan kesejahteraan berjalan secara paralel dan saling memperkuat.
