Operasi penegakan hukum terpadu oleh Tim Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua berhasil menetralisasi ancaman keamanan di KM 4 Logpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pada Jumat, 17 Juli, terjadi kontak tembak yang mengakibatkan tiga anggota KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dari Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue tewas dan sejumlah senjata api serta barang bukti diamankan. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kaops Damai Cartenz, Irjen Pol Faizal Ramadhani, ini merupakan bagian dari upaya sistematis mencegah eskalasi kekerasan di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Kronologi Operasi dan Identifikasi Ancaman di Dekai
Berdasarkan laporan resmi yang dihimpun Swara Teritori, operasi ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan intensif dan pengembangan informasi intelijen mengenai aktivitas bersenjata di wilayah Kabupaten Yahukimo. Tim gabungan bergerak untuk mengamankan area yang diindikasikan sebagai basis operasional kelompok di bawah pimpinan DPO Ronal Heluka. Tiga anggota kelompok yang tewas dalam kontak tembak tersebut telah teridentifikasi sebagai Roni Rubis, Kumis Passae, dan Orgenes Bayage. Kronologi operasi menunjukkan proses yang terkendali, dengan jenazah dievakuasi ke RSUD Dekai untuk proses hukum lebih lanjut. Pengamanan wilayah pasca-insiden dilaksanakan secara ketat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Barang Bukti dan Analisis Kerawanan Wilayah
Tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti krusial dari lokasi kejadian di Dekai, yang memperkuat analisis jaringan operasional kelompok bersenjata. Barang bukti yang diamankan meliputi:
- Tiga pucuk senjata api jenis tertentu beserta 43 butir amunisi kaliber 5,56 mm.
- Dua kapak dan dua senjata tajam.
- Satu unit handy talky (HT) dan satu peredam senjata.
- Tujuh unit telepon genggam serta berbagai dokumen pendukung lainnya.
Operasi ini menyoroti perlunya pendekatan keamanan terpadu antara pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo dan aparat keamanan. Peta sebaran barang bukti dan pola aktivitas kelompok dapat menjadi acuan vital bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan keamanan yang lebih preventif dan responsif. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat koordinasi dengan satuan tugas teritorial, meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang-barang terlarang, serta mengintegrasikan data intelijen keamanan ke dalam perencanaan pembangunan wilayah untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di Papua, khususnya di kawasan Papua Pegunungan.
