Wamena, Kabupaten Jayawijaya – Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, menyampaikan ultimatum tegas kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Ultimatum ini menuntut OPM segera menghentikan seluruh aksi kekerasan di wilayah Papua, khususnya di Wamena dan sekitarnya. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif menjaga stabilitas keamanan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lenis menekankan bahwa OPM harus menghentikan penyebaran isu negatif, ancaman terhadap warga sipil, serta aksi pembunuhan dan eksekusi mati yang menyasar guru, misionaris, dan penginjil. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran serius akan meningkatnya gangguan keamanan yang dapat berdampak pada aktivitas pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Provinsi Papua Pegunungan.
Indikator Kerawanan dan Wilayah Terdampak di Papua
Berdasarkan laporan keamanan teritorial yang dihimpun, beberapa indikator kerawanan telah teridentifikasi di wilayah konflik, terutama di Distrik-distrik sekitar Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Berikut rincian indikator tersebut:
- Peningkatan aksi kekerasan bersenjata oleh kelompok OPM di wilayah La Pago dan Mee Pago yang mengancam aparat keamanan dan warga sipil.
- Ancaman spesifik terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, termasuk aksi eksekusi mati terhadap guru dan misionaris.
- Gangguan terhadap jalur logistik dan distribusi bahan pokok akibat blokade yang dilakukan kelompok separatis, berpotensi memicu krisis pangan lokal.
- Penyebaran isu provokatif melalui media sosial yang dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat adat dan mengganggu persiapan perayaan kemerdekaan.
Lenis Kogoya yang juga pemegang mandat adat dari 7 wilayah adat di Papua, meminta OPM segera meninggalkan wilayah Wamena dan tidak mengganggu persiapan perayaan kemerdekaan. Dalam ultimatumnya, ia mengingatkan bahwa apabila tuntutan tidak diindahkan, para pemilik hak ulayat dan masyarakat adat akan berkumpul untuk mengambil sikap tegas demi menjaga keutuhan wilayah.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah Papua
Menghadapi dinamika keamanan yang fluktuatif, pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan perlu meningkatkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh adat dan agama dalam merumuskan langkah mitigasi konflik. Penguatan intelijen wilayah dan pelibatan masyarakat adat sebagai garda terdepan dalam menjaga ketenteraman menjadi rekomendasi penting yang dapat dikedepankan. Mengingat kearifan lokal memiliki peran signifikan dalam meredam eskalasi kekerasan, pendekatan berbasis budaya perlu diintegrasikan dalam setiap kebijakan keamanan daerah. Sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan di tengah eskalasi konflik, sehingga aktivitas pemerintahan dan ekonomi masyarakat dapat berjalan normal tanpa gangguan.
