Pemerintah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, secara resmi menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 450/2026 tentang Pengawasan dan Pendataan Warga Negara Asing pada Kamis, 26 Juni 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap mobilitas dan aktivitas warga negara asing di wilayah kabupaten, dengan fokus utama pada kawasan industri pertambangan. Inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap laporan intelijen yang menyoroti peningkatan aktivitas WNA dengan visa terbatas di luar lokasi kerja yang telah ditetapkan dalam izin mereka.
Dasar Kebijakan dan Fokus Pengawasan Wilayah Paser
Bupati Paser, H. Yusriansyah, menegaskan bahwa penerbitan surat edaran ini didasari oleh tiga pertimbangan utama: menjaga kedaulatan wilayah administratif Kabupaten Paser, mencegah potensi konflik sosial dengan masyarakat lokal, serta menegakkan kepatuhan terhadap regulasi di bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan. Fokus pengawasan secara khusus diarahkan pada kawasan pertambangan, mengingat sektor ini menjadi titik konsentrasi aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk bagi warga asing. Ruang lingkup kewajiban pelaporan mencakup seluruh perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor pertambangan, untuk menyampaikan data dan dokumen keimigrasian karyawan WNA mereka secara rutin kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanah Grogot.
Mekanisme Operasi dan Penegakan Aturan Terpadu
Pelaksanaan kebijakan ini akan diwujudkan melalui pembentukan tim gabungan yang terdiri dari multi-stakeholder pemerintahan daerah dan aparatur keamanan. Tim tersebut melibatkan unsur-unsur berikut:
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Paser
- Kantor Imigrasi Kelas II Tanah Grogot
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Paser
- Kepolisian Resor (Polres) Paser
Mekanisme operasi yang akan dijalankan mencakup kegiatan rutin dan inspeksi mendadak (sidak) yang menyasar lokasi perusahaan serta permukiman yang diduga menjadi tempat tinggal warga negara asing. Pemerintah daerah juga menetapkan rangkaian sanksi progresif bagi pelanggar, mulai dari sanksi administratif hingga opsi pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang lalai melaporkan atau terbukti mempekerjakan WNA secara ilegal.
Kebijakan pengawasan yang diperketat ini merefleksikan komitmen Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengelola kerawanan wilayah, terutama di area yang menyimpan aset strategis nasional seperti kawasan pertambangan. Langkah ini ditempatkan sebagai upaya preemptif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan bahwa dinamika ekonomi, termasuk di sektor pertambangan, berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di wilayah Paser.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan pendataan ini berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem informasi daerah. Selain itu, sosialisasi yang intensif kepada seluruh perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, dan koordinasi vertikal dengan pemerintah provinsi serta kementerian terkait mutlak diperlukan untuk meminimalisasi celah hukum dan menciptakan efek deterren yang menyeluruh terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah teritorialnya.
