Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), melaksanakan konsultasi publik rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan dan penghentian konflik sosial serta pemulihan pasca konflik. Kegiatan yang berlangsung di Aula Anggrek Tewu Kantor Bupati pada 17 April 2025 merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi ancaman kerawanan sosial dan memperkuat stabilitas wilayah. Konsultasi ditujukan untuk menjaring masukan mendalam dari berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, agama, dan pemuda, guna menyusun regulasi daerah yang komprehensif.
Analisis Kerawanan Sosial dan Pendekatan Kewaspadaan Daerah
Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, dalam sambutannya menegaskan bahwa ancaman disharmonisasi dan disintegrasi sosial merupakan potensi nyata yang harus diwaspadai, karena dapat mengganggu kondusivitas pembangunan wilayah. Ia mengingatkan pentingnya pembelajaran dari sejarah kelam Kotim, yakni konflik sosial berskala besar tahun 2001 yang dikenal dengan Perang Sampit. Bupati memperingatkan bahwa pengulangan tragedi serupa berpotensi menyebabkan kemunduran signifikan di berbagai sektor.
- Sektor ekonomi: terganggu akibat ketidakstabilan sosial.
- Sektor infrastruktur: pembangunan terhambat.
- Sektor sosial budaya: keharmonisan masyarakat terancam.
Fokus utama langkah pencegahan ini diarahkan pada konflik yang berpotensi berlatar belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan).
Integrasi Kearifan Lokal dalam Regulasi Pencegahan Konflik
Respons positif terhadap inisiatif penyusunan Perda ini disampaikan oleh perwakilan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, Jhon Retei Alfri Sandi. Ia menekankan bahwa proses penyusunan hingga implementasi Perda harus melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal. Substansi Perda diharapkan tidak semata-mata berfokus pada aspek penegakan hukum formal, tetapi juga memperkuat mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dan mengoptimalkan peran kelembagaan adat yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini dianggap krusial untuk membangun resolusi konflik yang berkelanjutan dan diterima semua pihak di Kotawaringin Timur.
Rancangan Perda ini menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam membangun sistem peringatan dini dan penanganan konflik sosial yang terstruktur. Langkah proaktif Kesbangpol Kotim ini selaras dengan upaya nasional dalam memperkuat ketahanan wilayah. Keberhasilan implementasi nantinya akan sangat bergantung pada keseriusan dalam mengakomodasi berbagai masukan dari konsultasi publik dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam langkah operasional yang jelas.
Catatan strategis untuk Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur adalah perlunya memastikan bahwa Perda yang disusun dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan yang operasional, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pencegahan dan pemulihan. Koordinasi antar-lembaga, termasuk dengan kelembagaan adat, harus diatur secara jelas dalam regulasi untuk membangun sistem ketahanan sosial yang efektif.
