Pemerintah memastikan bahwa penanganan pasca-gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Nagekeo pada Rabu, 26 Agustus 2026. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah mengakibatkan 103 orang meninggal dunia dan 1.666 orang luka-luka. Sebaran korban jiwa tertinggi tercatat di Kabupaten Manggarai sebanyak 41 orang, disusul Manggarai Timur 34 orang, dan Nagekeo 13 orang. Kejadian ini menjadi salah satu bencana gempa terparah di wilayah NTT dalam satu dekade terakhir.
Data Kerawanan dan Respons Penanganan Darurat
Berdasarkan laporan BNPB per 24 Agustus 2026, pemerintah telah menyalurkan bantuan logistik secara bertahap ke lokasi terdampak. Bantuan tersebut mencakup:
- 204,22 ton sembako
- 27,71 ton makanan siap saji
- 10,29 ton air mineral
- Obat-obatan, tenda, dan perlengkapan evakuasi
Selain bantuan logistik, dukungan kesehatan diperkuat melalui keberadaan KRI Soeharso-990 di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, dan RS Kapal Ksatria Airlangga di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur. Dua rumah sakit lapangan juga dioperasikan di RSUD Ruteng (Manggarai) dan RSUD Aeramo (Nagekeo). Penguatan fasilitas kesehatan ini dinilai krusial untuk menangani lonjakan pasien luka berat dan mencegah risiko infeksi pasca-bencana.
Fokus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Terdampak
Setelah fase tanggap darurat, pemerintah mengalihkan prioritas pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas publik di tiga kabupaten utama terdampak: Nagekeo, Manggarai, dan Manggarai Timur. Proyek pemulihan ini mencakup pembangunan kembali hunian warga, jalan akses, fasilitas pendidikan, dan pusat kesehatan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa perencanaan rekonstruksi akan melibatkan pemerintah daerah setempat untuk memastikan ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Guna mempercepat proses, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung lokasi terdampak di Kabupaten Nagekeo untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai target.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: meningkatkan koordinasi lintas sektor antara BNPB, dinas sosial, dan dinas PUPR sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program dan mempercepat distribusi bantuan. Selain itu, perlu disusun peta kerawanan pasca-gempa guna mengantisipasi bencana susulan dan memastikan pembangunan kembali infrastruktur mengacu pada standar ketahanan gempa. Dengan langkah terpadu, pemulihan pasca-bencana di NTT diharapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
