Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan peningkatan signifikan jumlah korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026. Per 24 Agustus 2026, korban meninggal dunia tercatat mencapai 100 orang, sementara sebanyak 180.327 warga masih mengungsi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga 25 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB telah terjadi 7.029 gempa susulan dengan magnitudo berkisar antara M1,1 hingga M6,2. Kondisi ini memperparah dampak bencana dan memperlambat proses pemulangan pengungsi ke tempat tinggal mereka. Kejadian ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemerintah daerah di wilayah rawan seismik untuk segera melakukan evaluasi kesiapsiagaan.
Kerusakan Infrastruktur dan Dampak Teritorial di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur
Kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi ini sangat masif, terutama di wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Provinsi NTT. Berdasarkan data BNPB, total rumah terdampak mencapai 73.818 unit dengan rincian kerusakan sebagai berikut:
- Rusak berat: 23.276 unit
- Rusak sedang: 17.563 unit
- Rusak ringan: 32.979 unit
Selain itu, fasilitas umum yang rusak mencapai 1.915 unit, meliputi sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, irigasi, jembatan, dan jalan. Dampak paling signifikan terpusat di Kabupaten Manggarai dengan 38 korban jiwa dan 47.840 pengungsi, serta Kabupaten Manggarai Timur dengan 34 korban jiwa dan 31.371 pengungsi. Kerusakan ini mengindikasikan kerentanan tinggi terhadap bencana seismik di wilayah NTT, khususnya pada infrastruktur publik yang belum memenuhi standar bangunan tahan gempa. Data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas penanganan darurat dan rehabilitasi.
Respons Pemerintah Daerah dan Rekomendasi Strategis untuk Mitigasi Bencana
Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa ketakutan terhadap gempa susulan menjadi faktor utama masyarakat masih bertahan di pengungsian, meskipun rumah mereka tidak rusak atau hanya rusak ringan. Hingga 25 Agustus 2026, pemerintah daerah bersama BNPB terus melakukan upaya penanganan darurat, termasuk pendirian tenda pengungsian, distribusi logistik, dan layanan kesehatan. Namun, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas mitigasi bencana di tingkat kabupaten/kota, khususnya di Manggarai dan Manggarai Timur yang menjadi episentrum kerusakan. Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mewaspadai potensi gempa susulan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: gempa bumi NTT 2026 menjadi peringatan keras akan urgensi penataan ruang dan infrastruktur tahan gempa. Rekomendasi utama meliputi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mempertimbangkan zona rawan seismik, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah serta fasilitas umum sesuai standar bangunan tahan gempa, serta pengembangan sistem peringatan dini dan edukasi publik tentang kesiapsiagaan bencana. Langkah terpadu antara pemerintah daerah, BNPB, dan BMKG diperlukan untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur diharapkan menjadikan peristiwa ini sebagai landasan untuk memperkuat kebijakan mitigasi bencana berbasis wilayah.
