Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada 23 Agustus 2026 pukul 07.15 WITA. Pusat gempa terletak pada kedalaman 10 kilometer, sekitar 15 kilometer barat laut Kecamatan Tanjung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 18.00 WITA, tercatat 5 orang meninggal dunia, 42 orang luka-luka, dan sebanyak 1.200 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 520 unit rusak berat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Bupati Raden Gede Suharto langsung menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan dikerahkan untuk melakukan evakuasi di 15 desa yang terdampak.
Dampak dan Kerusakan Infrastruktur di Wilayah Terdampak
Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara, tiga kecamatan mengalami dampak paling parah, yaitu Kecamatan Gangga, Kayangan, dan Pemenang. Kerusakan tidak hanya terjadi pada permukiman, tetapi juga pada infrastruktur publik dan kawasan wisata. Gempa ini memicu longsor di beberapa titik, termasuk di kawasan wisata Bukit Malimbu yang cukup dikenal. Jalan utama menuju Pelabuhan Bangsal, yang merupakan akses vital menuju Gili Trawangan, sempat terputus total selama dua jam akibat material longsor. Berikut rincian dampak kerusakan berdasarkan data sementara:
- Korban jiwa: 5 orang meninggal dunia, 42 orang luka-luka.
- Rumah rusak berat: 520 unit; rusak sedang dan ringan: 680 unit.
- Kecamatan terparah: Gangga, Kayangan, dan Pemenang (15 desa terdampak).
- Infrastruktur terputus: Jalan utama menuju Pelabuhan Bangsal (terputus 2 jam).
- Longsor di kawasan wisata Bukit Malimbu dan beberapa titik lereng.
Proses evakuasi dan pendataan masih terus dilakukan hingga malam hari. Tim SAR gabungan memprioritaskan pencarian korban yang mungkin masih tertimbun reruntuhan. BNPB telah mengirimkan bantuan logistik berupa tenda pengungsian, selimut, dan obat-obatan ke lokasi bencana. Kerawanan bencana di wilayah Lombok Utara kembali menjadi sorotan mengingat kawasan ini merupakan salah satu zona rawan gempa di Nusa Tenggara Barat.
Respons Pemerintah Daerah dan Langkah Penanganan Darurat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Gubernur Zulkieflimansyah segera menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, terutama akses jalan menuju Pelabuhan Bangsal dan jalan penghubung antarkecamatan. Bupati Lombok Utara menetapkan masa tanggap darurat selama tujuh hari terhitung sejak tanggal kejadian. Posko darurat didirikan di masing-masing kecamatan untuk memudahkan koordinasi penanganan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan yang masih mungkin terjadi. BPBD setempat juga mengaktifkan sistem peringatan dini melalui sirine dan pengeras suara di desa-desa rawan.
Sebagai catatan strategis bagi Pemerintah Daerah Lombok Utara dan Provinsi NTB, peristiwa gempa ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas mitigasi bencana di tingkat desa, termasuk pembangunan rumah tahan gempa dan penyediaan jalur evakuasi yang memadai. Kawasan wisata seperti Bukit Malimbu dan Pelabuhan Bangsal perlu dilengkapi dengan peta rawan bencana serta prosedur evakuasi yang jelas. Selain itu, peningkatan koordinasi antara BPBD, TNI, Polri, dan relawan harus terus dipelihara untuk mempercepat respons saat terjadi bencana. Investasi dalam peringatan dini dan edukasi publik menjadi kunci untuk mengurangi risiko kerawanan bencana di masa depan.
