Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, menjadi pusat konsentrasi massa pada Kamis, 27 Agustus 2026, dalam aksi demonstrasi yang melibatkan beragam kelompok masyarakat dari berbagai daerah. Aksi ini dipicu oleh persoalan kebijakan nasional dan daerah, termasuk tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset serta dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Kehadiran massa dari wilayah Pati, Depok, dan sekitarnya menunjukkan eskalasi potensi gangguan keamanan di kawasan strategis nasional yang memerlukan koordinasi lintas institusi pemerintahan.
Tuntutan Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Penanganan Korupsi di Pati
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kontingen terbesar dalam aksi tersebut. Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, menyampaikan harapan agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi. Tuntutan ini tidak hanya berhenti pada aspek legislasi, tetapi juga mendesak penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya Bupati Pati Sudewo dalam dugaan suap dan gratifikasi proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan.
- Nilai dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Bupati Pati Sudewo mencapai Rp2,6 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp42 miliar.
- AMPB juga menyoroti pemblokiran rekening yang disebut digunakan untuk menampung donasi operasional aksi, yang dinilai menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik.
- Kelompok dari Depok, yaitu Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), turut menyuarakan tuntutan serupa terkait korupsi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Rekomendasi Penguatan Keamanan Wilayah dan Mitigasi Eskalasi
Konsentrasi massa dari berbagai daerah di kawasan DPR menimbulkan potensi kerawanan keamanan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah asal. Otoritas keamanan setempat, baik di Pati maupun Depok, harus melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi memobilisasi massa kembali, terutama jika tuntutan tidak segera direspons. Pemerintah Kabupaten Pati, misalnya, perlu mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi yang menjadi pemicu utama aksi, sekaligus menyediakan saluran komunikasi resmi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat guna mencegah eskalasi lanjutan.
Sebagai catatan strategis, koordinasi antara pemerintah daerah, DPR, dan aparat keamanan menjadi krusial dalam meredam potensi gangguan terhadap stabilitas wilayah. Rekomendasi untuk pemerintah daerah antara lain mengoptimalkan fungsi reses anggota DPRD sebagai jembatan aspirasi, memperkuat transparansi pengelolaan anggaran daerah, serta menyusun rencana kontinjensi untuk menghadapi aksi serupa di masa mendatang. Dengan demikian, potensi kerawanan yang berasal dari tuntutan demonstrasi dapat diminimalkan tanpa mengesampingkan hak konstitusional masyarakat.
