Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru pemetaan daerah rawan longsor di Provinsi Jawa Tengah pada Jumat, 14 Agustus 2026. Sebanyak 250 desa yang tersebar di 12 kabupaten/kota masuk dalam kategori risiko tinggi longsor. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, menyatakan bahwa pemetaan bencana ini diperbarui berdasarkan analisis tutupan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan historis. Pemerintah daerah diminta segera melakukan mitigasi struktural dan non-struktural, termasuk relokasi warga di zona merah untuk mengantisipasi dampak musim hujan yang diprediksi meningkat.
Sebaran Wilayah Rawan Longsor dan Indikator Kerawanan
Berdasarkan data BNPB, Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, dan Purworejo menjadi daerah paling rawan longsor di Jawa Tengah. Ketiga kabupaten ini memiliki topografi perbukitan dengan kemiringan lereng di atas 30 persen serta tutupan lahan yang beralih fungsi. Berikut rincian 250 desa rawan longsor yang tersebar di 12 kabupaten/kota:
- Kabupaten Banjarnegara: 45 desa, dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.500–3.000 mm.
- Kabupaten Wonosobo: 40 desa, mayoritas berada di zona lereng Gunung Sindoro dan Sumbing.
- Kabupaten Purworejo: 38 desa, di wilayah perbukitan Menoreh.
- Kabupaten Kebumen: 30 desa, dengan risiko tinggi pada musim hujan.
- Kabupaten Cilacap: 25 desa, terutama di kawasan hulu sungai.
- Kabupaten Banyumas: 22 desa, dengan tingkat kerawanan menengah.
- Kabupaten Purbalingga: 18 desa, tersebar di Kecamatan Karangreja dan Bobotsari.
- Kabupaten Temanggung: 15 desa, di daerah lereng Gunung Sumbing.
- Kabupaten Magelang: 10 desa, di sekitar Gunung Merbabu.
- Kota Salatiga: 5 desa, pada daerah perbukitan.
Pemetaan bencana oleh BNPB ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas penanganan. Indikator kerawanan yang digunakan mencakup faktor geologis, hidrometeorologis, dan perubahan tutupan lahan yang memperkuat potensi longsor di wilayah-wilayah tersebut.
Langkah Mitigasi dan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah telah menyiagakan alat berat dan personel di titik-titik kritis. Pemerintah daerah diminta segera melakukan mitigasi struktural dan non-struktural, termasuk relokasi warga di zona merah. Masyarakat diimbau untuk waspada terutama saat hujan deras lebih dari dua jam. BNPB juga merekomendasikan pembuatan sumur resapan dan terasering di lahan miring. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko longsor yang kerap terjadi pada musim hujan.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Jawa Tengah perlu mengintegrasikan peta rawan longsor dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui simulasi evakuasi. BNPB mendorong penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas di 250 desa tersebut, serta alokasi anggaran tanggap darurat yang memadai. Sinergi antara BNPB, BPBD, dan pemerintah desa menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana longsor yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Pemetaan bencana secara berkala dan respons cepat terhadap perubahan lingkungan harus terus dilakukan untuk menjaga kesiapsiagaan wilayah.
