Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan survei udara untuk memetakan lanskap dan dampak pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan pemetaan bencana ini dipusatkan pada validasi potensi dampak tsunami serta identifikasi jalur distribusi bantuan logistik. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa pemantauan udara dilakukan dengan helikopter yang menyisir wilayah pesisir utara NTT, mulai dari Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat hingga Kabupaten Nagekeo. Survei dari ketinggian 25 hingga 30 meter ini menjadi langkah awal dalam proses pemetaan kerusakan dan kerawanan pascagempa di NTT. Dengan pendekatan teritorial yang terstruktur, BNPB berupaya menyusun peta risiko yang akurat guna mendukung percepatan penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak.
Hasil Survei Udara: Dampak Tsunami Minor dan Temuan Spesifik
Berdasarkan hasil pengamatan visual, BNPB mengategorikan dampak tsunami yang dipicu oleh gempa tersebut sebagai minor. Landaan tsunami dalam bentuk hamparan hanya teridentifikasi di dua titik lokasi, yaitu di kawasan Riung dan perbatasan antara Riung dan Nagekeo. Kedua area tersebut umumnya merupakan kawasan tambak sehingga dampaknya tidak signifikan terhadap permukiman warga. Secara keseluruhan, tsunami tidak menerjang kawasan permukiman secara meluas, namun survei udara tetap mencatat beberapa kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah pesisir. Selain mengonfirmasi dampak bencana, survei udara juga berfungsi mendokumentasikan kerusakan infrastruktur dan mengidentifikasi titik penjatuhan bantuan (dropping zone) bagi warga yang berada di puncak perbukitan terisolasi. Data wilayah terdampak yang terpetakan meliputi:
- Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat)
- Kabupaten Manggarai
- Kabupaten Manggarai Timur
- Kabupaten Ngada
- Kabupaten Nagekeo
Pemetaan ini menjadi acuan awal bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas lokasi intervensi kemanusiaan. Meskipun dampak tsunami tergolong minor, keberadaan titik isolasi di perbukitan memerlukan perhatian khusus dalam penyaluran logistik dan evakuasi lanjutan.
Langkah Lanjutan: Survei Lapangan untuk Optimalisasi Pemetaan
BNPB memastikan bahwa hasil survei udara ini akan diperkuat dengan survei lapangan di darat. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemetaan kerusakan secara detail dan mempercepat penyaluran logistik kepada masyarakat terdampak. Pemetaan bencana yang akurat menjadi kunci dalam menentukan prioritas bantuan dan pemulihan wilayah pascagempa di NTT. Selain itu, identifikasi titik-titik rawan longsor atau akses terputus juga menjadi perhatian dalam survei lanjutan. Data yang terkumpul dari survei udara dan lapangan akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi geografis (GIS) untuk menghasilkan peta risiko bencana yang komprehensif. Koordinasi antara BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemerintah kabupaten/kota menjadi krusial untuk memastikan tidak ada wilayah yang terlewat dari pemantauan.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah setempat, hasil pemetaan ini perlu segera diintegrasikan ke dalam rencana kontingensi daerah. Pemerintah kabupaten dan provinsi di NTT disarankan untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami serta menyusun peta risiko bencana yang lebih granular berbasis data survei udara dan lapangan. Koordinasi lintas sektor antara BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan setiap titik isolasi mendapatkan akses bantuan tepat waktu. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus mengacu pada hasil pemetaan kerusakan agar pembangunan kembali wilayah terdampak lebih terarah dan tahan bencana. Dengan pendekatan pemetaan yang terpadu, diharapkan tingkat kerawanan di NTT dapat diminimalkan secara berkelanjutan.
