Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan resmi terkait potensi gempa susulan yang masih berlangsung pascagempa utama berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (17/8) menegaskan bahwa aktivitas sesar aktif di zona subduksi Flores masih berada dalam fase penyesuaian, sehingga potensi guncangan lanjutan belum dapat dikesampingkan. Masyarakat di wilayah terdampak, terutama di NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Selatan, diminta untuk tetap waspada serta menghindari bangunan yang telah mengalami kerusakan struktural akibat guncangan sebelumnya. Pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan sistem mitigasi bencana guna mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material.
Analisis Sebaran Wilayah Terdampak dan Aktivitas Sesar
Berdasarkan data gempa yang dirilis BMKG, sejak peristiwa utama pada Sabtu (15/8) dini hari, telah tercatat puluhan kali gempa susulan dengan kekuatan bervariasi antara Magnitudo 3,0 hingga 5,2. Mekanisme gempa utama yang bersifat sesar naik (thrust fault) di zona subduksi mengindikasikan bahwa pergerakan lempeng masih aktif dan dapat memicu guncangan susulan dalam skala kecil hingga sedang. Fase penyesuaian ini, menurut BMKG, memerlukan mitigasi yang ketat, terutama bagi wilayah yang berada di pesisir selatan Flores dan pesisir utara NTB. Wilayah yang masuk dalam kategori rawan terdampak meliputi:
- Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT – sebagai episenter gempa utama.
- Kabupaten Ende, Sikka, dan Lembata di pesisir selatan Flores.
- Kota Bima dan Kabupaten Dompu di NTB.
- Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kota Makassar di Sulawesi Selatan.
Data sebaran ini menunjukkan bahwa bencana gempa tidak hanya berdampak pada satu daerah, melainkan lintas provinsi. Oleh karena itu, koordinasi antarpemerintah daerah menjadi krusial dalam menyusun rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini. BMKG mengingatkan bahwa karakteristik gempa di zona subduksi juga membawa potensi tsunami, sehingga wilayah pesisir di atas perlu menjadi prioritas dalam pemetaan kerawanan. Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan inventarisasi titik-titik rawan dan memperbarui peta risiko bencana di masing-masing wilayah.
Mitigasi Bencana dan Rekomendasi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya fokus pada evakuasi jangka pendek, tetapi juga memperkuat aspek mitigasi struktural dan nonstruktural. Langkah-langkah yang direkomendasikan BMKG meliputi pemetaan ulang zona rawan, simulasi jalur evakuasi, serta penyediaan sarana komunikasi darurat. Dalam laporan teritorial yang dihimpun dari hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, ditemukan bahwa beberapa titik pengungsian di Kabupaten Nagekeo masih belum memiliki akses komunikasi yang memadai. Hal ini menjadi celah kritis dalam penyebaran peringatan dini, terutama jika terjadi gempa susulan yang memicu tsunami. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera menginventarisasi dan mengaktifkan radio komunitas serta pengeras suara di titik-titik strategis di pesisir. Selain itu, sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana harus menyasar kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, agar mereka memahami prosedur evakuasi mandiri.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan disarankan untuk membentuk forum koordinasi lintas daerah guna menyelaraskan prosedur penanganan darurat dan berbagi sumber daya. Pemetaan kerawanan secara periodik perlu dilakukan dengan melibatkan BMKG dan institusi riset setempat. Selain itu, alokasi anggaran untuk penguatan infrastruktur tahan gempa di fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar tradisional harus menjadi prioritas dalam APBD perubahan tahun ini. Hanya dengan kesiapan yang terpadu, risiko bencana gempa susulan dapat diminimalkan secara signifikan.
