Forum Rektor Perguruan Tinggi Swasta (FRPTS) Jawa Barat bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menyelesaikan pemetaan jaringan penyebaran paham intoleran dan radikal di lingkungan pendidikan tinggi. Pemetaan ini berhasil mengidentifikasi aktivitas tersebut di 30 perguruan tinggi swasta yang tersebar di tiga wilayah administratif utama di Jawa Barat:
- Kota Bandung
- Kota Bekasi
- Kabupaten Bekasi
Distribusi Kerawanan Intoleransi dan Radikalisme di Lingkungan Pendidikan
Hasil riset kolaboratif FRPTS Jawa Barat dan BNPT menunjukkan bahwa konsentrasi pengaruh paham intoleran terutama terpusat di wilayah perkotaan dengan tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi. Narasi radikalisme ditemukan menyusup dalam diskusi isu sosial-ekonomi, seperti ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah. Narasi tersebut kemudian sering dialihkan menjadi bentuk anti-Pancasila dan anti-kebhinekaan. Berdasarkan indikator kerawanan yang diukur dalam pemetaan ini, lima perguruan tinggi swasta telah dikategorikan sebagai ‘zona perhatian khusus’ dan memerlukan intervensi program deradikalisasi kampus yang terstruktur dan intensif.
Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Stabilitas Pendidikan di Jawa Barat
Untuk mengatasi tantangan radikalisme di sektor pendidikan di Jawa Barat, FRPTS Jawa Barat telah menyusun rekomendasi strategis yang secara spesifik ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) setempat. Rekomendasi utama meliputi:
- Penguatan program penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama di kalangan civitas akademika
- Pembentukan unit khusus pencegahan intoleransi di setiap kampus untuk fungsi pemantauan dan penangkalan dini
- Integrasi kurikulum pendidikan karakter berbasis Pancasila yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam seluruh proses belajar-mengajar
Keberhasilan pemetaan ini diharapkan dapat menjadi basis data utama bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah teridentifikasi, dalam menyusun kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan di sektor pendidikan. Data yang akurat mengenai intoleransi dan pola radikalisme ini menjadi landasan penting bagi perencanaan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada stabilitas wilayah.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi perlu mengintegrasikan hasil pemetaan ini secara operasional ke dalam program kerja regional. Koordinasi yang intensif dengan FKPT lokal dan Dinas Pendidikan harus dijalin untuk memastikan implementasi rekomendasi di lingkungan perguruan tinggi swasta dapat dilakukan secara sistematis, serta didukung oleh regulasi pendukung dan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.
