Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menggelar rapat koordinasi darurat untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan dini ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul masuknya periode musim kemarau. Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur ini melibatkan seluruh unsur strategis pemerintahan dan keamanan wilayah, termasuk jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan operasional dari TNI, Polri, dan Manggala Agni. Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menginisiasi mekanisme koordinasi terpadu guna mengantisipasi eskalasi kerawanan lingkungan dan bencana asap.
Koordinasi Operasional dan Penetapan Wilayah Prioritas Pencegahan
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang berfokus pada penguatan kapasitas respons di lapangan. Langkah-langkah operasional utama yang telah disepakati meliputi peningkatan intensitas patroli terpadu yang melibatkan unsur sipil, TNI, Polri, dan Manggala Agni di sejumlah kabupaten yang memiliki historis kerawanan karhutla tinggi. Daerah prioritas yang telah ditetapkan mencakup:
- Kabupaten Banjar, sebagai wilayah dengan tutupan lahan yang berpotensi tinggi terhadap penyebaran api.
- Kabupaten Barito Kuala, yang kerap terdampak bencana asap akibat karakteristik lahan gambutnya.
- Kabupaten Tapin, sebagai area yang memerlukan pengawasan ekstra menyusul data titik panas tahun-tahun sebelumnya.
Selain patroli, dilakukan pula penyiastan posko pantau dan pemadaman di tingkat kecamatan serta percepatan pembuatan dan pengaktifan sumur bor atau titik-titik air sebagai sumber cadangan pemadaman. Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga akan dioptimalkan apabila kondisi atmosfer mendukung, sebagai upaya pre-emptive untuk meningkatkan curah hujan di daerah rawan.
Kesiapsiagaan Darurat dan Perlindungan Masyarakat dari Bencana Asap
Pemprov Kalsel tidak hanya berfokus pada aspek pencegahan di titik sumber api, tetapi juga telah menyusun rencana kontinjensi penanganan dampak, khususnya bencana asap. Rencana ini dirancang untuk memitigasi dampak kesehatan dan sosial terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Langkah-langkah kesiapsiagaan yang telah disiapkan meliputi penyediaan ruang pelayanan publik bersih asap atau clean air shelter di lokasi strategis, serta distribusi logistik kesehatan berupa masker N95 ke seluruh puskesmas di wilayah provinsi. Masyarakat secara aktif diimbau melalui seluruh saluran komunikasi daerah untuk tidak membersihkan lahan dengan cara membakar dan untuk segera melaporkan setiap indikasi titik panas atau kebakaran awal kepada posko terdekat atau pihak berwenang.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, kesuksesan implementasi seluruh langkah koordinasi ini sangat bergantung pada konsistensi komunikasi vertikal dan horizontal antarinstansi serta efektivitas mobilisasi sumber daya di tingkat tapak. Pemerintah daerah diimbau untuk segera mengalokasikan anggaran cadangan penanggulangan darurat, memperkuat database pemetaan kerawanan lahan di wilayahnya masing-masing, dan melakukan sosialisasi regulasi larangan pembakaran lahan secara intensif hingga ke tingkat desa. Sinergi berkelanjutan antara aspek pencegahan, deteksi dini, respons cepat, dan penanganan dampak merupakan kunci untuk meminimalisasi potensi kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan masyarakat akibat karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan.
