Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memulai inisiatif strategis berupa pemetaan ulang titik-titik konflik agraria di wilayah teritorial Provinsi Papua dan Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Konflik Agraria Berkelanjutan, dengan tujuan utama memperbarui basis data hotspot konflik tanah yang melibatkan masyarakat adat, korporasi, dan pemerintah daerah. Data final dari proses pemetaan ini dijadwalkan untuk diserahkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan operasional kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan pada akhir Juni 2026.
Lingkup Geografis dan Metodologi Pemetaan Kerawanan
Pemetaan ulang ini memiliki cakupan wilayah yang spesifik dan terukur. Di Provinsi Papua, fokus utama berada pada tiga kabupaten yang secara historis memiliki kompleksitas penguasaan tanah, yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mimika. Sementara itu, di Provinsi Kalbar, wilayah kajian meliputi Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Ketapang. Penentuan lokasi ini didasarkan pada akumulasi laporan dan eskalasi potensi konflik yang tercatat sejak tahun 2020. Secara metodologis, kegiatan ini mengombinasikan tiga pendekatan utama untuk memastikan validitas data:
- Survei Lapangan Langsung: Verifikasi kondisi fisik dan sosial di lokasi-lokasi yang diidentifikasi.
- Wawancara Mendalam dengan Para Pihak: Meliputi perwakilan masyarakat adat, perusahaan pemegang izin, dan pejabat pemerintah daerah untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.
- Analisis Dokumen Perizinan dan Legalitas: Penelusuran terhadap dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk mengidentifikasi titik sengketa.
Temuan Interim dan Implikasi bagi Kebijakan Daerah
Berdasarkan hasil analisis sementara (interim), telah teridentifikasi setidaknya 32 titik potensi konflik yang dinilai memerlukan intervensi kebijakan secara segera. Temuan ini mengindikasikan bahwa dinamika konflik agraria di kedua provinsi tersebut masih bersifat laten dan dapat bereskalasi jika tidak dikelola dengan pendekatan yang tepat. Identifikasi titik-titik ini bukan hanya sebagai inventarisasi masalah, melainkan sebagai dasar untuk menyusun skala prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Setiap titik potensi konflik akan dilengkapi dengan peta dinamis yang memuat parameter kerawanan, seperti tumpang-tindih klaim, status perizinan, dan profil sosial-ekonomi masyarakat sekitar.
Proses pemetaan ini secara khusus menitikberatkan pada konteks lokal Papua dan Kalimantan Barat, di mana faktor kearifan adat dan hak ulayat berinteraksi dengan kebijakan pembangunan dan investasi. Di Papua, isu sentral seringkali terkait dengan alokasi lahan untuk proyek strategis nasional dan ekspansi perkebunan. Sedangkan di Kalbar, pola konflik banyak bersumber pada tumpang tindih antara areal konsesi perusahaan kelapa sawit atau pertambangan dengan wilayah kelola masyarakat. Pemetaan yang akurat diharapkan dapat memetakan bukan hanya lokasi, tetapi juga akar penyebab dan aktor-aktor yang terlibat.
Sebagai penutup, bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten terkait, data final dari pemetaan ini harus segera diinternalisasi menjadi Peta Induk Kerawanan Konflik Agraria Daerah. Dokumen ini perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan tata ruang, penerbitan perizinan baru, dan program pembangunan. Rekomendasi strategisnya adalah membentuk task force atau gugus tugas khusus di tingkat daerah yang beranggotakan perwakilan dari dinas terkait, kepolisian, dan unsur masyarakat adat untuk secara proaktif memantau dan menangani titik rawan berdasarkan data yang telah dipetakan, guna mencegah eskalasi dan menciptakan kepastian hukum di wilayah.
