Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), telah mengambil langkah strategis dengan memperluas cakupan pemetaan daerah rawan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Pemetaan kerawanan yang sebelumnya berfokus pada wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara kini diperluas untuk mencakup wilayah Sumatera dan Sulawesi. Ekspansi wilayah pemetaan ini merupakan respons atas temuan kasus PMK sporadik di luar wilayah endemis sebelumnya, menandakan perlunya peningkatan kewaspadaan dan penguatan pengawasan lintas daerah.
Kriteria Zonasi dan Penguatan Pengawasan di Wilayah Rawan
Pemetaan daerah rawan PMK dilaksanakan dengan menganalisis sejumlah indikator kunci untuk menentukan tingkat kerawanan suatu wilayah administratif. Analisis ini menghasilkan klasifikasi zona risiko tinggi (merah), sedang, dan rendah. Daerah yang ditetapkan sebagai zona merah atau risiko tinggi adalah kabupaten/kota dengan karakteristik sebagai sentra produksi ternak utama, lalu lintas pergerakan ternak yang tinggi, dan riwayat Kejadian Luar Biasa (KLB) PMK dalam dua tahun terakhir. Di zona risiko tinggi ini, diterapkan sejumlah langkah karantina wilayah yang diperketat, termasuk pengawasan ekstra di seluruh pos karantina—baik darat, laut, maupun udara. Pergerakan ternak rentan, terutama sapi dan kerbau, dibatasi secara ketat dan hanya diizinkan dengan dilengkapi sertifikat kesehatan hewan yang sah dan terkini.
Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pemetaan Dinamis
Sebagai instansi pelaksana di lapangan, Dinas Peternakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diperintahkan untuk memperkuat sistem pelaporan harian dan menerapkan protokol berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan. Selain pengawasan pergerakan ternak, pemerintah daerah diimbau untuk menyiapkan langkah-langkah pendukung yang krusial, di antaranya:
- Menyediakan anggaran darurat atau kontijensi khusus untuk mendukung program vaksinasi massal di daerah buffer zone atau zona penyangga di sekitar wilayah rawan.
- Melakukan sosialisasi intensif dan berkelanjutan mengenai protokol biosekuriti kepada para peternak dan pelaku usaha di sektor peternakan.
- Melakukan koordinasi lintas sektoral dengan dinas perhubungan, kepolisian, dan otoritas pelabuhan untuk menegakkan pembatasan mobilitas ternak.
Langkah pemetaan dan penguatan pengawasan ini merupakan bagian integral dari strategi jangka menengah pemerintah pusat untuk mengendalikan, membatasi, dan pada akhirnya mengeliminasi wabah PMK di Indonesia. Dengan adanya alat pemetaan kerawanan yang komprehensif, diharapkan pemerintah daerah dapat memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan cepat dan tepat dalam menangani potensi ledakan kasus. Respon yang cepat dan terukur sangat penting untuk mencegah gangguan pada rantai pasok produk peternakan yang dapat berdampak luas pada ketahanan pangan daerah serta stabilitas sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang menggantungkan hidupnya dari sektor peternakan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, pemetaan kerawanan PMK ini harus dipandang sebagai instrumen kebijakan proaktif yang memerlukan komitmen anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah adalah untuk secara rutin mengintegrasikan data pemetaan nasional ini ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), khususnya di bidang ketahanan pangan dan kesehatan hewan. Selain itu, pemerintah daerah perlu membentuk atau memperkuat task force terpadu yang melibatkan unsur dinas terkait, TNI/Polri, serta asosiasi peternak untuk memastikan implementasi kebijakan karantina wilayah dan pengendalian pergerakan ternak berjalan efektif di tingkat tapak.
