Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, bersama dengan aparat keamanan wilayah, saat ini menghadapi tantangan serius dalam mengelola potensi eskalasi konflik agraria yang berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan seluas 1.200 hektare di Kecamatan Lage. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Poso mengindikasikan tensi sosial yang meningkat akibat sengketa antara kelompok masyarakat adat dan sebuah perusahaan perkebunan, yang telah ditandai dengan aksi unjuk rasa melibatkan sekitar 300 warga sejak awal Mei 2024. Situasi ini berpotensi mengarah pada gangguan ketertiban umum yang memerlukan respons terkoordinasi dan multidisiplin dari pemangku kepentingan daerah.
Pemetaan Kerawanan Teritorial dan Strategi Pengamanan
Dalam rangka mitigasi risiko kekerasan massal, Kepolisian Resor (Polres) Poso telah menyelesaikan proses identifikasi dan pemetaan kerawanan wilayah secara sistematis. Pemetaan ini menghasilkan penetapan lima lokasi spesifik dengan indikator kerawanan tinggi di wilayah Kecamatan Lage, yang kini menjadi fokus utama penguatan pengamanan teritorial. Respons operasional aparat keamanan Kabupaten Poso telah diimplementasikan melalui langkah-langkah konkret berikut:
- Peningkatan intensitas dan frekuensi patroli rutin harian di zona sengketa dan area penyangganya secara signifikan.
- Penempatan personel pengamanan secara permanen pada titik-titik rawan yang telah teridentifikasi melalui pemetaan.
- Koordinasi intensif dan pembaruan informasi real-time dengan pemerintah daerah untuk memantau dinamika situasi dan respons cepat terhadap setiap perkembangan.
Upaya terpadu ini bertujuan untuk membangun efek deterren dan menjaga stabilitas keamanan publik di tengah situasi sosial yang masih sangat rentan terhadap konflik.
Kompleksitas Penyelesaian Mediasi dan Tantangan Administratif
Di jalur penyelesaian non-litigasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Sulawesi Tengah telah memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak terkait. Namun, hingga saat ini, negosiasi antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan belum menghasilkan kesepakatan final yang dapat diterima semua pihak. Kepala Keamanan Daerah Kabupaten Poso menegaskan bahwa penyelesaian hukum secara definitif merupakan prasyarat mutlak untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di wilayah tersebut. Kompleksitas persoalan ini mencakup beberapa dimensi utama:
- Klaim kepemilikan historis berdasarkan hukum adat yang belum terdokumentasi secara formal dalam sistem administrasi pertanahan.
- Kepemilikan sertifikat tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan yang diklaim sah secara administrasi.
- Adanya ketidakselarasan dan disparitas data spasial antara peta dasar, batas wilayah adat, dan catatan administratif desa.
Kronologi perkembangan situasi menunjukkan pola yang memerlukan kewaspadaan tinggi dari pemerintah daerah:
- Awal Mei 2024: Dimulainya aksi unjuk rasa damai oleh warga terkait sengketa lahan.
- Pertengahan Mei 2024: Dilakukannya pemetaan titik kerawanan oleh Polres Poso.
- Selanjutnya: Berlangsungnya beberapa putaran mediasi yang difasilitasi BPN daerah.
- Status Terkini: Kebuntuan negosiasi dengan indikasi peningkatan tensi sosial yang mengkhawatirkan.
Situasi konflik lahan di Kabupaten Poso ini menuntut pendekatan multidimensi yang holistik, tidak hanya bertumpu pada aspek keamanan dan pemetaan kerawanan semata. Pemerintah Kabupaten Poso perlu mengintegrasikan strategi keamanan teritorial dengan inisiatif penyelesaian hukum dan administratif yang lebih kuat, termasuk percepatan sinkronisasi data spasial dan penguatan kapasitas mediasi lokal untuk secara simultan menyelesaikan akar persoalan konflik agraria ini.
