Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemetaan Kerawanan Teritorial bagi tiga provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Forum strategis lintas instansi pemerintah tersebut dilaksanakan pada 4 Juni 2026 di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat dihadiri secara lengkap oleh perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat provinsi, Kepolisian Daerah (Polda), serta pemerintah daerah kabupaten/kota dari wilayah fokus, dengan tujuan utama menyusun metodologi pemetaan yang terintegrasi dan komprehensif untuk mendukung stabilitas kawasan.
Metodologi Pemetaan Berlapis untuk Analisis Terintegrasi
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemenkopolhukam bersama seluruh pemangku kepentingan berhasil merumuskan kerangka kerja pemetaan dengan pendekatan three-layer atau tiga lapis. Pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan analisis kerawanan yang menyeluruh dengan mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan keamanan. Metodologi berlapis ini akan berfungsi sebagai panduan operasional bagi proses pengumpulan dan analisis data di lapangan, memastikan cakupan kajian yang mendalam dan kontekstual terhadap karakteristik wilayah Sulawesi. Setiap lapisan memiliki fokus indikator yang spesifik:
- Layer Sosial: Fokus pada pengukuran indeks toleransi dan tingkat kohesi sosial antarkelompok masyarakat sebagai indikator utama stabilitas sosial.
- Layer Ekonomi: Menganalisis ketahanan ekonomi komunitas serta mengidentifikasi kesenjangan yang berpotensi memicu gejolak, terutama di daerah sekitar kawasan pertambangan.
- Layer Keamanan: Bertujuan memetakan intensitas gangguan keamanan, pola konflik yang muncul, serta potensi ancaman infiltrasi di wilayah pesisir yang dinilai rentan.
Penetapan Kabupaten Prioritas dan Sinergi Tim Kolaboratif
Pelaksanaan pemetaan kerawanan teritorial akan dimulai dari 15 kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas berdasarkan kriteria kerawanan akut. Proses ini akan melibatkan tim kolaboratif yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pakar akademisi untuk menjamin validitas data dan ketajaman analisis. Sinergi multidisplin ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran kerawanan yang akurat dan sesuai dengan kondisi sosio-kultural masing-masing daerah di Sulawesi. Beberapa kabupaten yang masuk dalam daftar prioritas awal mencakup wilayah dengan riwayat kompleksitas keamanan, antara lain:
- Provinsi Sulawesi Tengah: Kabupaten Poso menjadi salah satu fokus utama pemetaan.
- Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai area kajian awal.
- Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Jeneponto termasuk dalam wilayah prioritas pemetaan.
Laporan akhir hasil koordinasi dan pemetaan tersebut nantinya akan berfungsi sebagai policy brief atau dasar kebijakan nasional. Fungsinya adalah untuk mendukung penguatan stabilitas daerah dan penyusunan program pencegahan konflik yang lebih tepat sasaran. Bagi pemerintah daerah di ketiga provinsi, hasil ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan program pemberdayaan masyarakat, khususnya di kabupaten-kabupaten prioritas yang memiliki kerentanan tinggi. Keberhasilan implementasi metodologi ini sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi data kerawanan secara periodik.
