Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menetapkan 22 desa di pesisir timur Provinsi Sumatera Utara dalam status rawan abrasi parah berdasarkan hasil kajian terbaru yang dirilis pada 16 Mei 2026. Penetapan tersebut dilakukan oleh Pusat Riset Geoteknologi BRIN setelah menganalisis data satelit dan pengukuran lapangan komprehensif selama periode 2021-2025. Desa-desa yang terdampak tersebar di tiga wilayah kabupaten dengan laju abrasi yang mengkhawatirkan, mengancam stabilitas permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Pemetaan Wilayah dan Indikator Kerawanan Abrasi
Kajian BRIN memetakan distribusi kerawanan abrasi berdasarkan parameter laju penggerusan garis pantai dan dampak sosial-ekonomi yang teridentifikasi. Desa-desa dengan kategori rawan abrasi parah terkonfirmasi mengalami pengurangan garis pantai antara 15 hingga 25 meter per tahun, yang merupakan angka tertinggi dalam skala nasional. Penilaian kerawanan dilakukan dengan metode yang ketat meliputi:
- Analisis temporal perubahan garis pantai menggunakan citra satelit resolusi tinggi
- Pengukuran in-situ di 45 titik pantai prioritas
- Pemodelan dampak gelombang dan arus laut terhadap sedimentasi
- Pemetaan kerentanan aset infrastruktur dan permukiman penduduk
Distribusi administratif 22 desa rawan abrasi parah mencakup Kabupaten Serdang Bedagai (9 desa), Kabupaten Deli Serdang (7 desa), dan Kabupaten Langkat (6 desa). Pemetaan ini menjadi dasar objektif bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas penanganan.
Dampak Teritorial dan Implikasi Kebijakan Daerah
Kajian kerawanan abrasi BRIN mengidentifikasi tiga dampak krusial yang memerlukan respons kebijakan terpadu dari pemerintah daerah. Pertama, hilangnya aset produktif berupa lahan pertanian dan tambak seluas 842 hektar selama periode pengamatan. Kedua, ancaman pengungsian internal terhadap 3.200 kepala keluarga yang permukimannya berada dalam zona bahaya ekstrem. Ketiga, potensi konflik agraria akibat perebutan lahan residual dan kompetisi sumber daya yang menyusut. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penataan ruang wilayah pesisir yang belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek mitigasi bencana abrasi.
Secara teritorial, abrasi masif telah mengubah batas-batas administratif desa dan mengancam keberlanjutan fungsi kawasan strategis pesisir. Pusat Riset Geoteknologi BRIN secara khusus merekomendasikan penataan ulang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten yang memasukkan zona bahaya abrasi sebagai area dengan pembatasan pembangunan permanen. Rekomendasi teknis lainnya mencakup program relokasi terencana dengan pendekatan komunitas dan penguatan struktur pertahanan pantai di segmen-segmen kritis.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengonfirmasi penerimaan laporan kajian lengkap tersebut. Gubernur telah menginstruksikan koordinasi tingkat provinsi dengan ketiga kabupaten terdampak untuk menyusun Rencana Aksi Penanganan Abrasi Pesisir Timur Sumatera Utara 2026-2030. Langkah prioritas yang akan diimplementasikan meliputi pembangunan pemecah gelombang darurat di 12 titik kritis, identifikasi lokasi relokasi di wilayah aman, serta penyusunan regulasi khusus penataan ruang berbasis risiko abrasi.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, penanganan kerawanan abrasi di pesisir Sumatera Utara memerlukan pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan aspek tata ruang, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat terdampak. Pemerintah kabupaten perlu mempercepat revisi peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan memasukkan peta risiko abrasi BRIN sebagai acuan teknis. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi riset nasional menjadi kunci dalam mencegah eskalasi krisis kemanusiaan dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi di wilayah pesisir yang rentan.
