Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merilis hasil kajian strategis pemetaan kerawanan konflik agraria untuk periode 2026, yang menempatkan tiga provinsi di Pulau Kalimantan dalam kategori zona kerawanan tinggi. Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat teridentifikasi sebagai wilayah dengan potensi konflik agraria paling signifikan, didasarkan pada analisis mendalam terhadap dinamika perizinan dan tata kelola lahan. Kajian Bappenas ini menjadi landasan kebijakan kritis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pembangunan dan keamanan teritorial di kawasan perbatasan serta pedalaman.
Analisis Wilayah dan Faktor Pemicu Kerawanan
Laporan Bappenas secara spesifik memetakan potensi konflik di 27 kabupaten yang tersebar di tiga provinsi rawan tersebut. Mayoritas kasus yang teridentifikasi berkaitan langsung dengan ekspansi lahan untuk dua komoditas utama: perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Faktor pemicu dominan yang diangkat dalam kajian ini meliputi tumpang tindih izin usaha antara sektor perkebunan dan pertambangan dengan wilayah kelola tradisional masyarakat adat. Lebih lanjut, ketidaksinkronan data spasial antar tingkat pemerintahan—antara pusat dan daerah—diperkirakan akan memperparah potensi sengketa, mengingat ketidakakuratan basis data dapat memicu klaim ganda atas suatu wilayah.
- Kalimantan Tengah: Kerawanan tinggi terkonsentrasi pada wilayah-wilayah dengan izin perkebunan skala besar yang berbatasan dengan kawasan hutan adat.
- Kalimantan Timur: Fokus pada tumpang tindih konsesi tambang batubara dengan area livelihood masyarakat lokal dan kawasan lindung.
- Kalimantan Barat: Kombinasi antara tekanan dari ekspansi sawit dan konflik batas administrasi antar kabupaten yang belum tuntas.
Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Tindak Lanjut Pemerintah Pusat
Kajian Bappenas merekomendasikan percepatan resolusi konflik melalui dua pendekatan strategis: implementasi one map policy yang terintegrasi dan penguatan kapasitas lembaga mediasi di tingkat daerah. One map policy diharapkan dapat menjadi solusi tunggal atas disparitas data spasial, menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan ruang. Sementara itu, lembaga mediasi daerah perlu diperkuat fungsinya untuk menangani sengketa secara partisipatif dan damai sebelum bereskalasi. Sebagai langkah konkrit tindak lanjut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menginisiasi pembentukan tim terpadu verifikasi lapangan. Tim ini akan difokuskan pada sepuluh lokasi prioritas yang teridentifikasi paling rawan berdasarkan peta tematik kajian tersebut, dengan agenda kerja verifikasi klaim, klarifikasi batas, dan mediasi awal.
Pemerintah daerah diimbau secara khusus untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses perizinan penggunaan lahan. Transparansi ini mencakup publikasi data konsesi, prosedur perizinan yang dapat diakses publik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputasan awal. Langkah ini dianggap esensial untuk membangun kepercayaan dan mencegah munculnya potensi konflik baru akibat ketidakjelasan informasi.
Dalam konteks yang lebih luas, kajian Bappenas ini juga menyoroti kerentanan wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan, di mana konflik agraria berpotensi mengganggu tidak hanya kohesi sosial, tetapi juga stabilitas keamanan dan kelancaran program-program pembangunan strategis nasional. Pemetaan kerawanan ini diharapkan dapat menjadi early warning system bagi seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah ketiga provinsi, diperlukan komitmen politik yang kuat untuk mengadopsi dan mengimplementasikan rekomendasi kajian Bappenas secara menyeluruh. Pemerintah daerah disarankan untuk segera melakukan sinkronisasi data perizinan dan tata ruang dengan pemerintah pusat, memprioritaskan resolusi konflik di sepuluh lokasi prioritas melalui kolaborasi dengan tim terpadu ATR/BPN, serta membentuk forum multi-pihak yang melibatkan masyarakat adat, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk dialog reguler. Penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota untuk penanganan sengketa agraria harus menjadi agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026 dan seterusnya.
