Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengidentifikasi 22 kabupaten di Indonesia bagian Timur berada dalam status rentan hingga sangat rentan dalam kajian indeks ketahanan pangan triwulan II tahun 2026. Kajian ini menggunakan parameter utama ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian. Temuan ini menjadi sorotan strategis bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam merancang intervensi kebijakan penanganan kerawanan pangan secara teritorial.
Pemetaan Kerawanan Pangan di Wilayah Timur Indonesia
Kajian Bappenas secara spesifik memetakan 22 kabupaten yang tersebar di empat provinsi dengan distribusi sebagai berikut delapan kabupaten di Provinsi Papua, lima kabupaten di Papua Barat, enam kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan tiga kabupaten di Maluku. Analisis spasial ini menandai daerah-daerah tersebut sebagai zona perhatian khusus yang memerlukan pendekatan spesifik sesuai karakteristik lokal. Pemetaan ini tidak hanya menilai status kerentanan tetapi juga menjadi dasar alokasi pendanaan dan program pembangunan, terutama dalam konteks penyaluran Dana Desa tahun 2027 yang akan diprioritaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Faktor-faktor yang mendorong tingginya tingkat kerentanan antarwilayah tersebut bervariasi, namun kajian menyimpulkan beberapa indikator kunci yang berulang. Pertama, akses logistik yang terbatas akibat kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang belum memadai menghambat distribusi pangan. Kedua, terdapat ketergantungan yang tinggi pada beras impor sebagai komoditas pangan pokok, yang menimbulkan kerapuhan saat terjadi gejolak pasar atau gangguan pasokan. Ketiga, kerusakan infrastruktur pasca-bencana alam, terutama di wilayah rawan bencana, secara signifikan mengganggu rantai pasokan dan akses masyarakat terhadap pangan.
Rekomendasi Kebijakan dan Intervensi Spesifik Lokasi
Bappenas tidak hanya mendiagnosis masalah tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat spesifik lokasi (spatial-specific intervention) untuk masing-masing kluster wilayah. Untuk kabupaten-kabupaten di Papua dan Papua Barat, rekomendasi utama adalah penguatan lumbung pangan masyarakat yang berbasis pada komoditas lokal non-beras, seperti sagu dan aneka umbi-umbian, untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan kemandirian pangan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya diversifikasi pangan dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.
Sementara itu, untuk enam kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sering menghadapi tantangan kekeringan, rekomendasi difokuskan pada program perbaikan dan pembangunan infrastruktur irigasi. Program ini bertujuan mendukung ketahanan pangan dari hulu melalui peningkatan produktivitas pertanian lahan kering dan pengelolaan air yang lebih berkelanjutan. Di Maluku, intervensi yang disarankan mencakup penguatan sistem logistik pangan antarpulau dan stabilisasi pasokan untuk mengatasi volatilitas harga.
Secara kelembagaan, laporan kajian ini telah ditetapkan sebagai dokumen acuan utama bagi Kementerian Desa dalam menetapkan prioritas penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran 2027. Ini berarti pemerintah daerah dari 22 kabupaten tersebut perlu menyiapkan perencanaan yang terintegrasi, memastikan program Dana Desa diarahkan untuk mendukung rekomendasi Bappenas, khususnya dalam membangun ketahanan pangan wilayah. Sinergi antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah kabupaten menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah di 22 kabupaten rentan perlu segera melakukan internalisasi temuan kajian ini ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). Langkah konkret yang dapat diambil antara lain membentuk gugus tugas ketahanan pangan di tingkat kabupaten, memperkuat database pangan lokal, serta menyusun rencana kontinjensi menghadapi gangguan pasokan. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian teknis juga harus ditingkatkan untuk memastikan intervensi yang direkomendasikan Bappenas dapat dijalankan secara efektif dan berdampak langsung pada pengurangan tingkat kerentanan pangan di wilayah masing-masing.
