Pemerintah Indonesia telah menetapkan tambahan kebutuhan produksi susu segar domestik sebanyak 144 juta liter per tahun untuk mendukung implementasi program Milk Boosting Growth (MBG). Kesenjangan antara kapasitas produksi saat ini dan target nasional tersebut mengindikasikan adanya potensi kerawanan dalam ketahanan pangan pada komoditas strategis ini. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah di sentra-sentra utama untuk segera melakukan pemetaan dan intervensi guna memperkuat stabilitas pasokan, yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kondisi sosial wilayah.
Pemetaan Rantai Pasok dan Identifikasi Wilayah Prioritas
Untuk memenuhi kebutuhan tambahan 144 juta liter per tahun, peningkatan produksi harus dipusatkan pada sentra peternakan sapi perah strategis. Pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan komprehensif terhadap potensi dan kerawanan di setiap node supply chain, mulai dari tingkat peternakan hingga distribusi ke program MBG. Pemetaan ini mencakup aspek kapasitas peternakan, kondisi infrastruktur, efisiensi cold chain, dan surveilans kesehatan hewan. Beberapa daerah prioritas yang menjadi fokus dalam upaya ini meliputi:
- Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai penghasil utama dengan basis peternakan yang mapan, memerlukan optimalisasi dan penguatan rantai pasok yang ada.
- Sumatera Utara yang memiliki potensi pengembangan namun menghadapi tantangan kerawanan logistik distribusi antar pulau.
- Sulawesi Selatan sebagai wilayah dengan peluang ekspansi yang membutuhkan dukungan infrastruktur pendukung yang memadai.
Identifikasi titik rawan di setiap wilayah tersebut merupakan langkah kritis untuk menyusun strategi penanganan yang tepat sasaran dan berbasis data.
Koordinasi Multilevel dan Strategi Penguatan Kemandirian Pangan
Keberhasilan pemenuhan target program MBG tidak hanya bergantung pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antar level pemerintahan dan pelaku usaha. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan asosiasi peternak diperlukan untuk mengatasi kerawanan, terutama dalam distribusi dan penjaminan kualitas susu segar. Program ini memiliki dimensi strategis yang lebih luas, yaitu berpotensi signifikan dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor produk susu jika produksi domestik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Upaya ini selaras dengan agenda nasional untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemetaan yang dilakukan di tingkat daerah harus mengintegrasikan analisis daya saing, kebijakan fiskal daerah untuk insentif peternak, serta regulasi yang mendukung perbaikan kualitas bibit dan pakan.
Langkah-langkah teknis dan koordinatif tersebut merupakan bagian integral dari strategi besar pemetaan kerawanan pangan, yang posisinya setara dengan pemetaan kerawanan lainnya seperti bencana atau konflik sosial. Ketahanan pangan komoditas strategis seperti susu segar memiliki pengaruh holistik terhadap ketahanan suatu wilayah, di mana gangguan pasokan dapat memicu dampak multidimensi. Pemenuhan kebutuhan untuk program MBG, dengan demikian, bukan sekadar urusan logistik komoditas, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas teritorial.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah di wilayah prioritas, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, direkomendasikan untuk segera menginisiasi pemetaan kerawanan rantai pasok susu segar secara detail. Pemetaan harus menghasilkan data operasional yang dapat dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan lokal, seperti perbaikan infrastruktur cold chain, skema pendanaan bagi peternak, dan skema koordinasi distribusi antar kabupaten/kota. Sinergi dengan pemerintah pusat dalam kerangka program MBG harus dijaga untuk memastikan alokasi sumber daya dan kebijakan insentif yang tepat sasaran, guna mendukung target nasional sekaligus menguatkan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
