Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi menginisiasi forum koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan sinergi dalam penanganan persoalan perkotaan yang berpotensi memicu kerawanan wilayah. Forum yang digelar di Kota Bandung pada Rabu, 22 April 2026, secara khusus memfokuskan pada dua isu strategis dalam tata kelola kota: pengelolaan sampah dan kemacetan lalu lintas kronis. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendekatan yang terintegrasi dan melampaui batas administratif adalah keharusan untuk mengelola kompleksitas Kawasan Bandung Raya.
Analisis Kerawanan Wilayah: Pengelolaan Sampah sebagai Isu Kewilayahan
Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang melayani Kota Bandung telah menjadi titik perhatian utama dalam forum tersebut. Wakil Gubernur mengidentifikasi persoalan sampah ini bukan hanya sebagai masalah teknis Kota Bandung, tetapi sebagai isu kewilayahan yang melibatkan Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi TPA dan kabupaten/kota penyangga lainnya. Analisis kerawanan menunjukkan bahwa solusi parsial oleh satu pemerintah daerah tidak lagi memadai dan dapat memicu konflik baru. Indikator kerawanan yang perlu menjadi dasar kebijakan daerah meliputi:
- Kapasitas dan daya dukung lingkungan TPA Sarimukti yang telah melampaui batas aman.
- Potensi konflik sosial horizontal terkait lokasi dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah bagi masyarakat sekitar.
- Keterbatasan anggaran dan infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat Kota Bandung yang memerlukan dukungan regional.
Forum ini menyepakati bahwa pendekatan kolaboratif dan komprehensif dengan melibatkan multi-pemangku kepentingan menjadi solusi wajib untuk mencegah degradasi lingkungan dan sosial.
Kemacetan sebagai Ancaman terhadap Ketahanan dan Produktivitas Kawasan
Sementara itu, fenomena kemacetan lalu lintas harian di Kota Bandung ditekankan tidak hanya sebagai gangguan transportasi, tetapi sebagai faktor pemicu kerawanan multidimensi terhadap ketahanan wilayah. Dampaknya mencakup penurunan produktivitas ekonomi Kawasan Bandung Raya, peningkatan polusi udara, serta akumulasi stres sosial yang dapat mengganggu stabilitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan daerah berupa sebuah kebijakan transportasi makro yang menyinergikan sistem di dalam Kota Bandung dengan daerah sekitarnya. Sinergi yang diperlukan mencakup:
- Pengembangan dan integrasi sistem transportasi massal yang efektif dan lintas batas.
- Pengaturan lalu lintas barang dan penataan ruang yang mendukung mobilitas berkelanjutan.
- Implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas yang efektif dan berkeadilan secara regional.
Koordinasi solid antara Provinsi dan Kota menjadi kritis karena arus lalu lintas bersifat lintas batas administratif, sehingga upaya parsial Pemkot Bandung akan mengalami kendala efektivitas.
Langkah koordinasi yang diinisiasi Wakil Gubernur ini bersifat preemptif, bertujuan mencegah eskalasi kedua masalah menjadi konflik yang lebih luas, baik konflik horizontal antarwarga maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah akibat pelayanan publik yang terhambat. Forum atau tim gabungan yang diusulkan diharapkan dapat menjadi wadah perumusan rencana aksi terpadu, menyusun peta jalan penanganan, dan memonitor implementasi kebijakan daerah secara kolektif di Kawasan Bandung Raya.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung dan pemerintah daerah penyangga lainnya perlu segera mengoperasionalkan wadah koordinasi yang telah disepakati. Prioritas harus diberikan pada penyusunan kebijakan daerah terintegrasi yang memiliki peta jalan jelas, alokasi anggaran bersama, dan mekanisme monitoring yang transparan untuk mengatasi persoalan sampah dan kemacetan. Pendekatan kewilayahan ini bukan hanya untuk meningkatkan tata kelola kota, tetapi secara fundamental untuk memperkuat ketahanan dan mencegah kerawanan sosial-lingkungan di Kawasan Bandung Raya.
