Pusat Studi Kebijakan Kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis sebuah analisis strategis pada 2 Juni 2026 yang berjudul "Pemetaan Potensi Kerawanan Pasca-Pemilu di Daerah Otonomi Baru". Laporan tersebut secara khusus mengidentifikasi lima daerah otonomi baru yang memiliki potensi tinggi mengalami konflik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat pasca penyelenggaraan Pemilu 2026. Temuan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat daerah-daerah tersebut masih dalam tahap konsolidasi kelembagaan.
Pemetaan Lima Daerah Otonomi Baru yang Rentan Konflik Vertikal
Berdasarkan analisis mendalam, Pusat Studi Kebijakan Kawasan UGM memetakan lima wilayah pemekaran yang masuk dalam kategori rawan konflik. Pemetaan ini menggunakan kerangka analisis yang melihat dinamika sosio-kultural dan kapasitas kelembagaan yang masih berkembang, di samping hasil elektoral. Kelima daerah otonomi baru yang teridentifikasi tersebut adalah:
- Kabupaten Nduga (Pemekaran dari Provinsi Papua Pegunungan)
- Kabupaten Mahakam Ulu (Pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur)
- Kabupaten Seram Bagian Barat Daya (Pemekaran dari Provinsi Maluku)
- Kabupaten Puncak Jaya Wom (Pemekaran dari Provinsi Papua Tengah)
- Kota Pariwisata Mandalika (Pemekaran dari Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Indikator Kerawanan dan Rekomendasi Kebijakan Strategis dari Analisis UGM
Laporan tersebut menguraikan tiga indikator utama pemicu potensi konflik vertikal di kelima daerah otonomi baru tersebut. Pertama, adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pemilu yang berpotensi memicu ketidakpuasan di tingkat akar rumput. Kedua, munculnya isu sentralisasi kekuasaan dan sumber daya di tangan elite lokal baru. Ketiga, dan yang dinilai paling krusial, adalah belum matangnya mekanisme penyelesaian sengketa serta saluran aspirasi yang efektif di tingkat daerah pemekaran. Kondisi ini menunjukkan kerentanan tata kelola pemerintahan di daerah-daerah baru tersebut.
Menanggapi temuan ini, Pusat Studi Kebijakan Kawasan UGM memberikan rekomendasi kebijakan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Rekomendasi utama berupa intervensi kebijakan proaktif yang meliputi program pendampingan khusus untuk pemerintah daerah, penguatan kapasitas dan fungsi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta inisiasi pembentukan forum rekonsiliasi daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan kelompok marginal. Langkah-langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang stabil dan inklusif.
Analisis ini berfungsi sebagai early warning system bagi pemerintah daerah terkait, khususnya kelima wilayah yang teridentifikasi. Pemerintah daerah disarankan untuk segera menginisiasi dialog intensif dengan semua unsur masyarakat dan mengevaluasi kapasitas kelembagaan lokal. Tanpa intervensi dan antisipasi kebijakan yang tepat dari tingkat pusat maupun daerah, potensi eskalasi konflik dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, menghambat pembangunan, dan pada akhirnya merusak tujuan awal dari pembentukan daerah otonomi baru itu sendiri.
