Yogyakarta, 17 Mei 2026 – Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada (PSB UGM) merilis analisis spasial yang mengungkap bahwa degradasi lahan di 12 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah telah meningkatkan risiko bencana longsor dan banjir hingga 40%. Studi yang dilaksanakan periode Januari hingga April 2026 menyebutkan luasan lahan kritis di provinsi tersebut bertambah seluas 125.000 hektar dalam lima tahun terakhir, menempatkan kondisi lingkungan wilayah dalam status yang memerlukan intervensi kebijakan segera dari pemerintah daerah.
Pemetaan Indikator Kerawanan dan Wilayah Prioritas
Analisis PSB UGM memetakan tingkat degradasi lahan ke dalam kategori sedang hingga berat, dengan dua indikator utama: penurunan tutupan vegetasi permanen dan ekspansi area lahan kritis. Dua belas kabupaten terdampak menunjukkan pola kerusakan yang konsisten. Wilayah dengan tingkat degradasi tertinggi, berdasarkan urutan, adalah:
- Kabupaten Parigi Moutong
- Kabupaten Poso
- Kabupaten Morowali
Fokus risiko terbesar teridentifikasi pada lereng dengan kemiringan 15-40 persen, di mana aktivitas alih fungsi lahan dilaporkan masih intensif terjadi. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya penegakan regulasi tata ruang dan pengawasan penggunaan lahan di zona topografi spesifik tersebut, menjadi perhatian utama bagi otoritas penataan ruang daerah.
Implikasi Kerawanan Teritorial dan Proyeksi Ancaman Jangka Menengah
Studi ini menghubungkan kondisi degradasi lahan dengan peningkatan kerentanan bencana secara kuantitatif. Dibandingkan data baseline tahun 2020, risiko tanah longsor dan banjir bandang di wilayah terdampak meningkat hingga 40%. PSB UGM membuat proyeksi jangka menengah yang patut diwaspadai pemerintah daerah: jika tren alih fungsi lahan di lereng kritis berlanjut tanpa upaya konservasi memadai, sebanyak 45 desa di tiga kabupaten terdampak terparah (Parigi Moutong, Poso, Morowali) diproyeksikan masuk zona bahaya tinggi pada 2027.
Proyeksi ini menegaskan urgensi integrasi pertimbangan geo-risiko ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten di Sulawesi Tengah. Ketidakselarasan antara aktivitas pembangunan dan kondisi geografis di lereng-lereng tersebut menjadi faktor utama peningkatan risiko teritorial.
Berdasarkan temuan tersebut, PSB UGM telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dirancang untuk mengintervensi penyebab degradasi dan memitigasi risiko bencana. Rekomendasi meliputi:
- Penerapan moratorium sementara terhadap izin pembukaan lahan baru di lereng curam (kemiringan >15%).
- Pelaksanaan program reboisasi berbasis masyarakat dengan tanaman endemik.
- Integrasi peta risiko degradasi lahan ini ke dalam sistem database dan proses perizinan penggunaan lahan daerah.
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menjadikan temuan analisis ini sebagai basis perumusan kebijakan afirmatif untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan memperkuat ketahanan ekologis wilayah. Koordinasi operasional antar dinas terkait—terutama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah—diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam penanganan kerawanan yang bersumber dari degradasi lahan ini.
