Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VII Makassar menetapkan status kewaspadaan tinggi menyusul Analisis Risiko potensi longsor di ruas Jalan Nasional Trans-Sulawesi segmen Mamuju-Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Laporan teknis yang dirilis berdasarkan data geoteknik dan monitoring curah hujan BMKG periode Januari-Maret 2026 tersebut menjadi acuan kritis bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Majene dalam menyusun strategi mitigasi bencana berbasis kerawanan geologi.
Pemetaan Titik Rawan Longsor di Koridor Logistik Sulawesi Barat
Analisis yang disusun BBPJN VII Makassar berhasil memetakan tiga titik kritis dengan tingkat kerentanan sangat tinggi pada ruas penghubung dua ibukota kabupaten tersebut. Titik-titik tersebut teridentifikasi secara spesifik pada Kilometer (KM) 127, KM 145, dan KM 152. Pemetaan ini menegaskan urgensi penanganan khusus mengingat fungsi strategis ruas jalan tersebut sebagai arteri logistik utama di Sulawesi Barat, di mana gangguan akan berdampak sistemik terhadap perekonomian dan distribusi barang. Indikator kerawanan wilayah yang mendasari temuan tersebut meliputi:
- Karakteristik lereng yang curam dengan kemiringan kritis, memperlemah stabilitas tanah.
- Kondisi batuan dasar yang telah mengalami pelapukan intensif, mengurangi daya dukung material.
- Intensitas curah hujan di atas normal yang tercatat selama kuartal pertama 2026, meningkatkan tekanan air pada lereng.
Identifikasi ini menjadi landasan objektif bagi pemerintah daerah dalam memfokuskan sumber daya untuk penanganan prioritas.
Koordinasi Mitigasi Darurat dan Solusi Struktural Berbasis APBN
Sebagai respons langsung, BBPJN telah merekomendasikan serangkaian langkah mitigasi terpadu. Untuk penanganan darurat, telah dicanangkan pemasangan rambu peringatan longsor di titik-titik kritis, patroli rutin oleh petugas lapangan, serta pelaksanaan pekerjaan stabilisasi lereng darurat. Secara paralel, Pemerintah Kabupaten Majene dan Mamuju diminta mempersiapkan langkah pendukung kesiapsiagaan masyarakat, dengan fokus pada: penyiapan dan penandaan jalur evakuasi alternatif, serta penetapan dan sosialisasi lokasi titik pengungsian bagi warga di sekitar zona rawan bencana. Di sisi lain, untuk solusi permanen, telah disusun rencana jangka menengah yang lebih struktural, yaitu pembangunan struktur penahan tanah (retaining wall) di lokasi-lokasi rentan. Proyek engineering ini telah dialokasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penanganan risiko infrastruktur strategis di daerah.
Laporan analisis dari BBPJN ini memberikan peta jalan yang jelas bagi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Majene perlu segera mengintegrasikan temuan ini ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah, serta memperkuat koordinasi operasional harian dengan Balai Jalan Nasional. Sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang koridor rawan, khususnya di sekitar titik kritis yang telah teridentifikasi, harus menjadi prioritas program komunikasi risiko. Keberhasilan mitigasi bencana di Jalan Nasional ini tidak hanya bergantung pada intervensi teknis, tetapi juga pada kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi risiko dan menggerakkan kesiapsiagaan komunitas secara berkelanjutan.
