Lembaga Analisis Sosial Jawa Barat (LASJB) mengidentifikasi sepuluh titik potensi konflik agraria di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis yang dirilis pada Mei 2026 tersebut menyoroti akar persoalan pada sengketa tanah dan pengelolaan sumber daya air. Instansi pemerintah daerah terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jawa Barat, telah dihubungi untuk mengoordinasikan langkah respons awal guna mencegah eskalasi kerawanan di kedua wilayah tersebut.
Pemetaan Kerawanan Agraria di Cianjur dan Sukabumi
Analisis mendalam LASJB memetakan dua belas desa yang masuk dalam kategori zona rawan konflik agraria berdasarkan survei lapangan dan kajian historis sengketa selama tiga tahun terakhir. Pemetaan wilayah dengan indikator kerawanan tinggi ini dirinci sebagai berikut:
- Kabupaten Cianjur: Tujuh desa di wilayah Kecamatan Cibeber teridentifikasi memiliki potensi konflik tinggi.
- Kabupaten Sukabumi: Lima desa di wilayah Kecamatan Cikidang masuk dalam kategori zona rawan yang serupa.
Kedua kabupaten ini dinilai memiliki kerentanan struktural terkait kepastian hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya, yang menjadi pemicu utama ketegangan sosial. Pendekatan analisis LASJB menggabungkan data spasial administrasi dengan laporan konflik dari masyarakat, menghasilkan gambaran kerawanan yang komprehensif dan berbasis bukti lapangan.
Kronologi Analisis dan Mekanisme Mediasi Preventif
Proses penyusunan laporan dimulai dengan survei lapangan yang intensif untuk mengumpulkan data primer dan verifikasi klaim dari berbagai pihak yang bersengketa. Kronologi analisis disusun secara sistematis, diawali dengan:
- Identifikasi lokasi dan pemetaan partisipatif bersama masyarakat.
- Kajian dokumen historis dan yuridis kepemilikan serta penguasaan lahan.
- Analisis pola konflik dan potensi eskalasi berdasarkan data tiga tahun terakhir.
- Koordinasi awal dengan otoritas daerah untuk validasi data administratif.
Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan utama yang diajukan adalah pelaksanaan mediasi awal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan percepatan klarifikasi batas administratif tanah. Langkah ini dianggap krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi ruang polemik yang dapat memicu konflik vertikal maupun horizontal di wilayah pedesaan Jawa Barat.
Potensi konflik agraria di Cianjur dan Sukabumi ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mediasi di tingkat kecamatan. Sinergi antara BPN, Dinas PUPR, dan pemerintah kabupaten diperlukan untuk menerjemahkan rekomendasi analisis menjadi langkah operasional yang konkret dan tepat waktu, guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan teritorial di Provinsi Jawa Barat.
