Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Geoteknologi merilis analisis risiko terbaru yang mengidentifikasi peningkatan signifikan luas lahan kritis di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemetaan kerawanan wilayah ini mengungkap degradasi ekosistem yang berpotensi memicu ancaman bencana geohidrometeorologi, terutama longsor dan banjir bandang, pada musim penghujan 2026/2027. Temuan ini menempatkan fokus pada daerah administratif dengan tingkat degradasi lahan tertinggi, yaitu Kabupaten Poso, Sigi, dan Donggala, di mana alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian tanpa upaya konservasi dinilai sebagai penyebab dominan.
Pemetaan Kerawanan dan Proyeksi Ancaman Bencana
Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan LIPI, degradasi lahan telah mencapai luasan yang mengkhawatirkan, tersebar terutama di kawasan pegunungan. Wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik topografi yang curam dengan tingkat erosi tinggi, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap pergerakan tanah. Proyeksi bencana difokuskan pada tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yang sekaligus menjadi urat nadi kehidupan dan permukiman di Sulawesi Tengah. Berikut adalah DAS yang berisiko tinggi mengalami intensifikasi bencana:
- DAS Palu: Melintasi Kota Palu dan Kabupaten Sigi, berpotensi menyebabkan banjir bandang yang mengancam permukiman padat penduduk dan infrastruktur pemerintahan.
- DAS Lariang: Terletak di Kabupaten Donggala, dengan karakteristik aliran deras yang dapat memperparah erosi dan sedimentasi, mengancam stabilitas tebing dan akses transportasi.
- DAS Poso: Berada di Kabupaten Poso, di mana lereng terdegradasi berisiko memicu longsor yang dapat mengisolasi sejumlah kecamatan dan merusak lahan pertanian produktif.
Respon Pemerintah Daerah dan Rekomendasi Teknis LIPI
Menanggapi temuan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) telah menyatakan komitmen untuk mengintegrasikan data analisis LIPI ke dalam dokumen perencanaan daerah. Fokus integrasi adalah pada Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD-PB) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, dengan tujuan utama mengurangi kerentanan wilayah. Di sisi lain, LIPI telah menyampaikan rekomendasi teknis spesifik yang bersifat operasional kepada pemerintah daerah. Rekomendasi utama mencakup program reboisasi darurat pada lereng-lereng kritis dan pembangunan struktur penahan tanah (sabo dam, bronjong, atau terasering) di 50 lokasi prioritas yang koordinatnya telah teridentifikasi secara detail. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan parameter geoteknik yang menunjukkan tingkat bahaya sangat tinggi terhadap permukiman dan infrastruktur vital, seperti jalan provinsi, jembatan, dan jaringan irigasi.
Keberhasilan mitigasi ancaman ini sangat bergantung pada sinergi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan intervensi di lokasi prioritas yang telah dipetakan LIPI, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas alih fungsi lahan di kawasan pegunungan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya Poso, Sigi, dan Donggala, harus diintensifkan untuk menyelaraskan program aksi di tingkat tapak. Langkah strategis lain adalah menginternalisasi data kerawanan ini ke dalam sistem peringatan dini bencana berbasis komunitas, sehingga kesiapsiagaan dapat ditingkatkan hingga level desa. Dengan pendekatan berbasis sains dan perencanaan tata ruang yang ketat, potensi dampak sosial-ekonomi dari bencana longsor dan banjir bandang di musim penghujan mendatang dapat diminimalisir, demi menjaga stabilitas pembangunan dan ketahanan wilayah Sulawesi Tengah.
