Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat konflik agraria sebagai faktor utama pemicu kerawanan sosial dan ekonomi di beberapa wilayahnya, dengan titik rawan terkonsentrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Kondisi ini telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengaktifkan Tim Mediasi Konflik Agraria yang secara struktural melibatkan Dinas Pertanahan Provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), serta representasi dari komunitas adat dan masyarakat terdampak. Swara Teritori menganalisis bahwa akar permasalahan berkaitan dengan tumpang tindih peruntukan lahan yang kompleks, belum terselesaikannya pendaftaran hak-hak tradisional, serta dinamika investasi pada sektor perkebunan dan pertambangan yang belum sepenuhnya menyelaraskan dengan prosedur konsultasi publik sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pembangunan daerah.
Indikator dan Pemicu Kerawanan Agraria di Tingkat Wilayah
Analisis mendalam dari situasi di Kalimantan Tengah mengidentifikasi tiga pemicu dominan yang saling berkait dan memperparah potensi konflik. Pertama, ketidakharmonisan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan peta-peta fungsi kawasan, khususnya kawasan hutan, yang menciptakan klaim ganda atas suatu lahan. Kedua, status hukum dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang belum terverifikasi dan terdokumentasi secara sistematis dalam registrasi aset pertanahan pemerintah daerah. Ketiga, masuknya investasi usaha besar, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit dan tambang, yang dalam beberapa kasus dianggap belum memenuhi prasyarat sosial berupa perizinan berbasis masyarakat dan konsultasi yang inklusif. Kombinasi faktor-faktor ini telah menimbulkan indikator kerawanan berupa:
- Meningkatnya frekuensi ketegangan sosial antara kelompok masyarakat dengan pengelola usaha.
- Munculnya klaim-klaim hukum dari berbagai pihak atas satu bidang tanah yang sama.
- Potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi mikro di tingkat komunitas terdampak.
- Terdeteksinya kebutuhan tambahan penguatan fungsi keamanan preventif oleh kepolisian daerah di lokasi-lokasi tertentu.
Upaya Resolusi dan Kendala Implementasi oleh Pemerintah Daerah
Sebagai bagian dari resolusi konflik, pemerintah daerah telah merancang dan mengimplementasikan sejumlah langkah strategis. Inisiatif utama difokuskan pada proses pendataan partisipatif untuk memetakan dan menginventarisasi wilayah-wilayah adat yang masih bermasalah. Program sosialisasi regulasi tata ruang dan pertanahan juga digiatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap batas-batas kewenangan dan hak. Secara kelembagaan, Tim Mediasi berperan sebagai fasilitator dialog multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa skema ini dirancang untuk menciptakan jalan keluar yang bermartabat dan berkeadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.
Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah kendala operasional dan teknis yang signifikan. Kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah di tingkat kabupaten dalam menangani kasus-kasus agraria yang kompleks diakui masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun perangkat lunak pendukung. Kendala lain adalah status hukum sejumlah area yang masih dalam sengketa, di mana beberapa perusahaan telah memiliki dokumen perizinan tertentu sementara klaim masyarakat adat belum terselesaikan, menciptakan kebuntuan hukum. Keterbatasan data dasar yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan juga menjadi penghambat dalam proses mediasi dan verifikasi lapangan.
Berdasarkan kondisi ini, Swara Teritori memberikan catatan strategis bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Tengah. Rekomendasi utamanya adalah perlunya percepatan penyelesaian satu peta dasar (one map policy) di tingkat provinsi yang dapat dijadikan rujukan baku untuk menyelesaikan tumpang tindih tata ruang. Selain itu, penguatan kapasitas Tim Mediasi melalui pelatihan spesialis resolusi konflik dan akses pada konsultan hukum agraria menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menetapkan protokol baku untuk investasi yang mewajibkan due diligence sosial dan konsultasi publik sebagai bagian tak terpisahkan dari proses perizinan, guna mencegah munculnya titik rawan konflik agraria baru di masa mendatang.
