SWARA TERITORI – Data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengungkap kondisi lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai luas sekitar 1,2 juta hektar. Persebaran degradasi lahan ini mencakup 23 dari 35 kabupaten/kota di provinsi tersebut, dengan tingkat kerusakan paling parah teridentifikasi di kawasan perbukitan dan pegunungan. Temuan ini mengindikasikan urgensi penyusunan kebijakan penanganan yang terukur dan berbasis data untuk mencegah peningkatan kerawanan wilayah.
Analisis Spasial Ungkap Koneksi Degradasi Lahan dengan Kerawanan Bencana
Sebuah analisis spasial yang dilakukan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro mengkonfirmasi bahwa kondisi lahan kritis secara signifikan meningkatkan kerentanan wilayah Jawa Tengah terhadap bencana hidrometeorologi. Pemetaan kerawanan yang dihasilkan menetapkan beberapa kabupaten dengan indikator risiko tinggi, di antaranya:
- Kabupaten Wonogiri: Menghadapi degradasi tanah akut di wilayah perbukitan kapur.
- Kabupaten Grobogan: Mengalami tantangan lahan kritis di daerah lereng yang memicu erosi.
- Kabupaten Blora: Memiliki area lahan kritis yang luas, berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan secara keseluruhan.
Berdasarkan analisis tersebut, potensi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir bandang serta tanah longsor dinilai sangat nyata. Lebih lanjut, fenomena degradasi lahan ini mengancam ketahanan pangan provinsi, mengingat proyeksi penurunan produktivitas sektor pertanian di wilayah-wilayah terdampak.
Reorientasi Kebijakan Spasial: Dari Tingkat Provinsi ke Pendekatan Berbasis Kabupaten
Para analis kebijakan lingkungan memberikan catatan kritis terhadap pendekatan penanggulangan yang bersifat terpusat di tingkat provinsi. Pendekatan satu atap dinilai kurang efektif dan tidak responsif terhadap keragaman karakteristik biofisik serta sosial-ekonomi di masing-masing kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju kebijakan spasial berbasis kabupaten yang lebih spesifik dan kontekstual.
Langkah strategis yang direkomendasikan adalah pelaksanaan pemetaan partisipatif yang melibatkan multi-pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah kabupaten, masyarakat lokal, dan akademisi. Proses ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi rehabilitasi lahan yang terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa kabupaten telah menunjukkan inisiatif progresif. Kabupaten Wonogiri, misalnya, telah mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Konservasi Tanah dan Air yang didukung oleh basis data pemetaan detail dengan skala 1:25.000. Inisiatif semacam ini dinilai sebagai model yang perlu diadopsi dan diadaptasi oleh kabupaten-kabupaten lain dengan klasifikasi risiko tinggi di Jawa Tengah.
Analisis dan rekomendasi komprehensif ini telah secara resmi disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, integrasi temuan ini ke dalam proses perencanaan pembangunan regional dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran merupakan langkah krusial. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didorong untuk memperkuat koordinasi vertikal dan memfasilitasi transfer pengetahuan serta pendanaan bagi kabupaten-kabupaten berisiko tinggi guna mengimplementasikan kebijakan spasial yang efektif.
