Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengidentifikasi peningkatan potensi kerawanan akibat fenomena kekeringan ekstrem di kawasan timur Indonesia. Hasil pemetaan untuk periode April-Mei 2026 menunjukkan skala kerawanan yang signifikan di 22 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 8 kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB). Analisis yang memanfaatkan data curah hujan dari 30 stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta citra satelit ini memprediksi kondisi kekeringan meteorologis yang dapat memicu ketegangan sosial terkait sumber daya air.
Pemetaan Kerentanan dan Wilayah Prioritas
Pemodelan kerawanan kekeringan oleh BRIN menghasilkan klasifikasi daerah dengan kategori 'sangat rawan'. Kabupaten-kabupaten ini menjadi fokus utama dalam mitigasi potensi konflik.
- Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sumba Timur termasuk dalam zona prioritas.
- Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Kabupaten Dompu merupakan wilayah yang terindikasi memiliki tingkat kerawanan tertinggi.
Indikasi Ketegangan Sosial dan Respons Pemerintah Daerah
Potensi konflik horizontal terkait akses terhadap sumber daya air mulai menunjukkan tanda-tanda empiris di lapangan. Di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dilaporkan muncul ketegangan antarwarga di tingkat kecamatan akibat persaingan memperebutkan akses ke mata air yang tersisa. Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah mengaktivasi anggaran darurat untuk mendistribusikan bantuan air bersih melalui mobilisasi tangki ke 150 titik lokasi yang ditetapkan. Namun, efektivitas distribusi menghadapi kendala infrastruktural, khususnya keterbatasan jaringan jalan di wilayah terpencil, sehingga cakupan bantuan dinilai belum optimal dan merata.
Eskalasi kerawanan ini mengancam ketertiban umum dan stabilitas di wilayah-wilayah terdampak. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat reaktif berupa distribusi bantuan air darurat perlu dilengkapi dengan strategi pencegahan konflik yang lebih terstruktur dan partisipatif.
Berdasarkan analisis situasi, BRIN memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah kabupaten/kota di daerah rawan. Langkah antisipatif utama yang disarankan adalah penyusunan peta detail titik rawan konflik air serta protokol tata kelola dan pembagian sumber daya air yang melibatkan secara aktif peran tokoh adat dan masyarakat setempat. Protokol bersama ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk mencegah eskalasi perselisihan, menciptakan mekanisme distribusi yang adil, dan menjaga kohesi sosial di tengah tekanan akibat kelangkaan air.
