Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengidentifikasi konsentrasi potensi gangguan ideologi ekstrem di dua wilayah administratif Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis pemetaan ancaman periode Januari hingga April 2026 menunjukkan fokus kerawanan di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, dan Kelurahan Panakkukang, Kecamatan Panakkukang. Laporan resmi tertanggal 26 Mei 2026 ini merupakan bagian dari upaya sistematis mendukung kebijakan antisipatif Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan ancaman keamanan ideologis non-fisik di tingkat komunitas.
Metodologi dan Temuan Kunci Pemetaan Kerawanan
BNPT melaksanakan analisis menggunakan pendekatan metodologi multidimensi yang menggabungkan survei sosial, analisis konten media lokal, dan penilaian dinamika kelompok masyarakat. Temuan kunci mengonfirmasi ancaman saat ini berada pada tahap potensi gangguan ideologi, bukan aktivitas teror fisik secara langsung. Indikator kerawanan utama yang teridentifikasi meliputi:
- Pola komunikasi dan jejaring sosial yang aktif berkembang di kedua kelurahan target
- Potensi polarisasi sosial yang memerlukan pendekatan pencegahan radikalisme yang tepat
- Perlunya intervensi berbasis data untuk transformasi potensi menjadi aksi konkret di tingkat tapak
Koordinasi Antar-Lembaga dan Integrasi Program Pencegahan
Untuk memastikan efektivitas kebijakan, laporan hasil temuan telah disampaikan secara resmi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan struktur pemerintahan Pemerintah Kota Makassar. Sinergi antara lembaga nasional dan pemerintah daerah ini dinilai krusial untuk memperkuat implementasi intervensi komunitas. Integrasi data kerawanan dengan program pencegahan berbasis komunitas difokuskan pada:
- Penguatan ketahanan sosial dan kewaspadaan masyarakat di wilayah teridentifikasi
- Pemberdayaan pemuda dan optimalisasi peran pemuka agama setempat
- Pemantauan dan mitigasi konten komunikasi publik yang berpotensi memicu polarisasi
Berdasarkan temuan analisis tersebut, BNPT memberikan rekomendasi strategis khusus kepada otoritas Pemerintah Kota Makassar. Rekomendasi utama berfokus pada pendekatan preventif melalui peningkatan kapasitas pemimpin lokal, baik dari struktur formal seperti lurah dan camat, maupun unsur informal seperti tokoh masyarakat dan agama di kedua kelurahan. Penguatan forum dialog antaragama dan antarkelompok masyarakat diidentifikasi sebagai instrumen kunci meredam potensi polarisasi sosial yang dapat berkembang menjadi radikalisme.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, transformasi data pemetaan kerawanan ini menjadi program aksi spesifik di tingkat kelurahan merupakan langkah krusial. Pemerintah Kota Makassar perlu mengintegrasikan temuan BNPT ke dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kohesi sosial dan pencegahan dini penyebaran paham ekstrem. Kolaborasi tripartit antara pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga nasional seperti BNPT harus diperkuat melalui mekanisme koordinasi terstruktur dan berkelanjutan.
