Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan program Makanan Bergizi (MBG) sejak awal tahun 2026 sebagai bagian dari kebijakan daerah untuk mengatasi kerawanan sosial, khususnya dalam bidang gizi anak. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyatakan bahwa implementasi program tersebut telah berdampak positif terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah administrasi kota. Data operasional menunjukkan bahwa sebanyak 5.000 anak telah menerima paket makanan bergizi secara rutin setiap bulan, dengan distribusi terfokus pada tiga kelurahan: Prajurit Kulon, Magersari, dan Balongmasin. Instansi pelaksana meliputi Pemkot Mojokerto sebagai pengambil kebijakan, Dinas Kesehatan Mojokerto sebagai koordinator teknis, serta jaringan Puskesmas di kelurahan-kelurahan target sebagai unit distribusi dan monitoring.
Struktur Implementasi dan Data Wilayah Penerima MBG
Program MBG di Kota Mojokerto dirancang dengan struktur pelaksanaan yang jelas untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan. Pelaksanaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari level kebijakan di pemerintah kota hingga level operasional di kelurahan. Wilayah penerima manfaat dipilih berdasarkan analisis kerawanan sosial dan indikator kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas wilayah. Tiga kelurahan yang menjadi fokus awal program, yaitu Prajurit Kulon, Magersari, dan Balongmasin, ditetapkan sebagai area prioritas berdasarkan data prevalensi kekurangan gizi dan tingkat ekonomi keluarga. Distribusi paket makanan dilakukan setiap bulan melalui pusat layanan kesehatan masyarakat dengan sistem pencatatan yang terintegrasi untuk memonitor cakupan dan keberlanjutan bantuan.
Indikator keberhasilan program diukur melalui beberapa parameter, termasuk kuantitas penerima (5.000 anak per bulan), konsistensi distribusi, dan laporan perkembangan kesehatan anak dari Puskesmas. Pemilihan kelurahan tersebut juga mempertimbangkan faktor keterjangkauan layanan kesehatan dan densitas populasi anak dari keluarga berstatus ekonomi rendah. Keberadaan Puskesmas di setiap kelurahan memungkinkan monitoring langsung terhadap efek program terhadap status gizi penerima, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan lanjutan terkait penanganan kerawanan.
MBG sebagai Instrumen Pengurangan Kerawanan Sosial di Mojokerto
Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi kesehatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis pemerintah daerah dalam mengurangi kerawanan sosial di wilayah Kota Mojokerto. Pendekatan ini selaras dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan kesehatan dan ketahanan keluarga sebagai fondasi stabilitas sosial. Dengan menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini secara langsung mengatasi salah satu pemicu kerawanan, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, khususnya nutrisi. Penanganan masalah gizi pada usia anak juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kapasitas generasi penerus dan potensi penurunan beban sosial akibat masalah kesehatan di masa dewasa.
Dalam konteks pemerintahan daerah, program ini merupakan contoh integrasi antara kebijakan sosial dan kesehatan untuk membangun ketahanan wilayah. Keterlibatan multi-instansi, yaitu Pemkot Mojokerto, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam mengelola kerawanan. Fokus pada kelurahan-kelurahan tertentu juga merefleksikan strategi prioritas wilayah berdasarkan data kerawanan, sebuah metode yang penting dalam pemetaan dan penanganan masalah teritorial. Hasil yang diungkapkan oleh Wali Kota mengenai peningkatan kualitas gizi anak menjadi indikasi awal bahwa intervensi berbasis data dan terfokus wilayah dapat menghasilkan outcome positif dalam konteks penanganan kerawanan sosial.
Sebagai catatan strategis untuk pemerintah daerah, keberlanjutan program MBG perlu dijamin dengan penguatan sistem monitoring evaluasi yang mencakup tidak hanya indikator kesehatan, tetapi juga indikator sosial ekonomi keluarga penerima. Rekomendasi operasional termasuk perluasan cakupan wilayah berdasarkan pemetaan kerawanan yang lebih detail, integrasi data program dengan sistem informasi daerah untuk analisis spasial kerawanan, serta peningkatan kapasitas Puskesmas dalam melakukan assessment gizi dan pelaporan. Sinergi dengan program pemerintah lainnya yang menyasar ketahanan keluarga juga perlu diperkuat untuk membangun pendekatan holistik dalam mengurangi kerawanan sosial di Kota Mojokerto.
