Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Wakapolda Kalteng), Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapsiagaan di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat, pada Rabu (29 April 2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi strategis kapasitas operasional Polri serta aparat terkait dalam upaya antisipasi ancaman karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di salah satu area konservasi prioritas nasional.
Evaluasi Kesiapan Operasional dan Pemantauan Dini
Brigjen Pol Yosi Muhamartha secara khusus mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana yang disiapkan untuk menghadapi potensi karhutla. Peninjauan difokuskan pada optimalisasi sistem pemantauan, termasuk pemeriksaan fungsi dan kondisi menara pengawas titik api (hotspot) yang menjadi instrumen utama deteksi dini. Wakapolda menekankan bahwa langkah antisipasi ini diambil berdasarkan analisis kondisi cuaca yang mulai memasuki periode musim kemarau, sehingga seluruh elemen harus berada dalam status siaga tinggi.
Dalam rapat koordinasi dengan tim di lokasi, Wakapolda menginstruksikan peningkatan efektivitas kolaborasi antara unsur Polri (dalam hal ini Polres Kotawaringin Barat), unit Manggala Agni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pengelola Taman Nasional. Poin-poin penting yang dievaluasi meliputi:
- Ketersediaan dan kondisi logistik penanganan kebakaran
- Koordinasi real-time antara pusat pemantauan hotspot dengan tim gerak cepat
- Distribusi dan kapasitas personel di sektor-sektor rawan berdasarkan pemetaan kerawanan wilayah
- Prosedur standar operasional (SOP) untuk respons cepat saat indikasi karhutla muncul
Penguatan Pendekatan Dialogis dan Sanksi Pidana
Brigjen Pol Yosi juga memberikan arahan operasional kepada jajaran Polres Kotawaringin Barat untuk memperkuat dua pendekatan utama: patroli dialogis dan sosialisasi sanksi. Patroli dialogis ditujukan untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan TNTP di Kotawaringin Barat, terutama pada zona-zona yang historis memiliki risiko aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Sosialisasi maklumat Kapolda tentang sanksi pidana bagi pembakar hutan dan lahan juga harus diintensifkan sebagai bagian dari upaya preventif.
Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting diharapkan dapat berperan aktif dalam memperkuat kemitraan dengan masyarakat lokal, mengingat TNTP bukan hanya merupakan habitat vital orangutan dan paru-paru dunia, tetapi juga memiliki dampak ekonomi regional melalui sektor pariwisata. Pencegahan karhutla di area ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ekosistem dan mencegah dampak lanjutan seperti kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya.
Sebagai catatan strategis untuk pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, kolaborasi trilateral (Polri, KLHK, Pemda) perlu ditingkatkan secara reguler, terutama dalam hal:
- Pemetaan dan updating data kerawanan karhutla per sektor di TNTP dan wilayah penyangga
- Pengintegrasian sistem informasi pemantauan hotspot antara instansi pusat dan daerah
- Penyediaan anggaran kontinjensi atau dana darurat untuk operasi pemadaman awal yang dapat diakses secara cepat oleh unit terdepan
